Sangat mencengangkan, ternyata jumlah kendaraan bermotor di tanah air tercinta Republik Indonesia saat ini berdasarkan sumber Korps Lalu Lintas Polri bulan September Tahun 2021, totalnya mencapai 143.340.128 unit persentasenya 52,9 persen atau lebih dari setengah populasi penduduk.
Komposisi jumlah total kendaraan bermotor ini terdiri dari, mobil penumpang 14.914.534 unit, bus 217.791 unit, kendaraan komersial 5.449.802 unit, sepeda motor 122.437.776 unit, serta kendaraan khusus 78.331 unit. Data ini tentu saja membutuhkan pemetaan, baik dari subyek pemiliknya maupun wilayah dengan jumlah kendaraan bermotor terbesar.
Terkait total jumlah kendaraan bermotor tersebut, maka sepeda motor merupakan yang terbesar kepemilikannya oleh masyarakat yaitu sebesar 85,3 persen dan tentunya akan berpengaruh pada jumlah konsumsi BBM. Apabila rata-rata pembelian BBM jenis Pertalite per-minggu rata-rata adalah 2 liter, maka konsumsi satu unit sepeda motor per-bulan menjadi 8-10 liter, dan setahun akan mengkonsumsi sejumlah 96-120 liter.
Jika rata-rata ini digunakan oleh jumlah sepeda motor secara nasional itu, maka konsumsi BBM subsidi jenis Pertalite per bulan adalah sejumlah 1.146.721.024-1.433.401.280 liter per-bulan dan per-tahunnya menjadi 13.760.652.288-17.200.815.360 liter.
Maka, mengacu pada data itu secara umum memang konsumsi BBM lebih besar jumlahnya diserap oleh sepeda motor apabila asumsinya semua konsumen menggunakan BBM jenis Pertalite.
Namun demikian, pertanyaannya adalah apakah benar pemilik sepeda motor ini merupakan kelompok masyarakat miskin ataupun kaya semua? Untuk itulah, pendataan melalui kartu aplikasi MyPertamina dilakukan agar penyimpangan tidak terjadi dan kelompok penerima subsidi lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang layak dan berhak.
Oleh karena itu, fungsi kartu aplikasi MyPertamina akan secara efektif dan efisien memantau dan mengendalikan penggunaan BBM subsidi bagi pengguna kendaraan bermotor yang tidak menggunakannya untuk kepentingan komersial. Koordinasi lintas sektoral, melibatkan Kepolisian, Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah (Pemda) sangat dibutuhkan untuk efektifitas pelaksanaan penggunaan BBM subsidi jenis Pertalite melalui kartu aplikasi MyPertamina ini.
Tanpa itu, maka potensi penyimpangan penggunaan alokasi BBM subsidi jenis Pertalite masih terbuka disebabkan oleh pemetaan kepemilikan sepeda motor yang tidak seluruhnya merupakan kelompok masyarakat miskin.
Sehubungan dengan uji coba kartu aplikasi MyPertamina sebagai kendali alokasi subsidi BBM dan jumlah sepada motor diasumsikan sebagai penerima manfaatnya, maka setidaknya jumlah konsumen yang mendaftar lebih kurang tidak berbeda.*
*Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
