Pengembangan Inklusif Keuangan Dukung Kebijakan Moneter Bank Indonesia

Kegiatan dibuka Ekonom Ahli Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, S. Donny H. Heatubun dan narasumber oleh Manajer Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM, Keuangan Inklusif dan Ekonomi Syariah, M. Ilham Wiratama/Dok. BI Bali.

Denpasar – Urgensi pengembangan keuangan inklusif untuk mendukung
kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia yaitu kebijakan moneter, stabilitas
sistem keuangan dan sistem pembayaran.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho menyatakan itu
dalam sambutannya pada kegiatan capacity building kepada komunitas mahasiswa
penerima beasiswa Bank Indonesia, Generasi Baru Indonesia (Genbi) dari
Universitas Udayana, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Pendidikan
Nasional dan Universitas Warmadewa, dengan tema Ekonomi dan Keuangan Inklusif.

Kegiatan secara virtual berlangsung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali,
Jumat 18 Juli 2021.

Kegiatan dibuka Ekonom Ahli Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, S.
Donny H. Heatubun dan narasumber oleh Manajer Fungsi Pelaksanaan Pengembangan
UMKM, Keuangan Inklusif dan Ekonomi Syariah, M. Ilham Wiratama.

Trisno menambahkan, dalam Inklusi keuangan adalah upaya memperluas akses
keuangan yang berkualitas serta berkesinambungan, melalui layanan keuangan
untuk transaksi, tabungan, kredit, investasi dan asuransi dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan.

“Inklusi keuangan berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, khususnya pada masyarakat menengah ke bawah,” tuturnya.

Sasaran dari inklusi keuangan ini pun untuk seluruh jenis kelompok masyarakat,
dengan mencakup tiga dimensi keuangan inklusif yaitu akses (access),
penggunaan (usage) dan kualitas (quality).

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019 yang dilakukan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks Inklusi Keuangan Indonesia mencapai
76,19.

Artinya, sudah 76,19% penduduk dewasa di Indonesia yang telah menggunakan
layanan keuangan formal. Kepemilikan produk keuangan formal di kalangan
masyarakat juga tercatat meningkat seiring penggunaannya.

Keuangan inklusif merupakan agenda global, tidak hanya di Indonesia, isu ini
juga menjadi concern pada forum global.

Salah satunya dalam forum G20 The Global Partnership for Financial Inclusion
(GPFI), inklusi keuangan diyakini sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan
pengentasan kemiskinan.

Sembilan prinsip dasar inklusi keuangan yang disampaikan dalam forum tersebut
a.l leadership, diversity, innovation, protection, empowerment, cooperation,
knowledge, proportionality dan framework.

“Dari sisi kebijakan moneter, dengan adanya inklusi keuangan akan mengurangi
risiko inflasi,” ungkapnya. Tidak hanya itu, inklusi keuangan juga akan
mendukung kebijakan stabilitas sistem keuangan, melalui keterkaitan antar
pelaku ekonomi yang baik dalam sistem keuangan.

Selain itu, dari sisi kebijakan sistem pembayaran, strategi inklusi keuangan
mendorong peningkatan akses masyarakat ke bank melalui penurunan biaya
transaksi dan mendorong penggunaan digital payment.

Secara keseluruhan, keuangan inklusif akan mendukung pertumbuhan ekonomi
secara berkelanjutan melalui kebijakan-kebijakan tersebut.

Beberapa kendala keuangan inklusif di Indonesia antara lain kapasitas ekonomi
masyarakat yang belum terbentuk, struktur masyarakat yang beragam sehingga
diperlukan produk keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,
produk dan jasa keuangan yang kurang transparan maupun perlunya dukungan
infrastruktur.

Oleh karena itu, guna mendukung keuangan inklusif harus dilakukan inovasi
produk-produk keuangan dan layanan serta diupayakan agar tailor made
mengakomodir kepentingan seluruh kalangan.

Berbagai instrumen yang mendorong keuangan inklusif dapat berupa instrumen
pembayaran, penggunaan produk simpanan, pembiayaan kredit, asuransi dan
investasi.

Perkembangan teknologi saat ini, lanjut Trisno, telah membuka peluang untuk
perluasan keuangan inklusif.

Bank Indonesia berperan dalam Ekonomi dan Keuangan Inklusif di Indonesia
disalurkan melalui beberapa program, yaitu (1) Elektronifikasi Penyaluran
Bantuan Sosial dan Transaksi Pemda, (2) Pengembangan dan Perluasan Ekosistem
Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), (3) Edukasi dan Perlindungan Konsumen, (4)
Perluasan Akses Keuangan Bagi UMKM, dan (5) Data dan Informasi terkait
Keuangan Inklusif.

“Harapannya ke depan, upaya-upaya yang dilakukan Bank Indonesia dapat
mendukung target tingkat inklusi keuangan pemerintah sebesar 90% pada tahun
2024,” imbuh Trisno. (rhm)