Jayapura – Pengesahan Rencangan Undang-Undang Masyarakat Adat atau (RUU MA) dinilai sangat penting dilakukan karena akan memberi kepastian nasib masyarakat adat di Indonesia ke depan.
Hingga kini masyarakat adat di seluruh Indonesia masih memperjuangkan pengesahan Rencangan Undang-Undang Masyarakat Adat atau (RUU MA) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pemerintah.
“Pengesahan RUU ini sangat penting dilakukan DPR RI dan pemerintah, karena akan memberi kepastian nasib masyarakat adat di Indonesia ke depan,” tegas Dewan Formatur KMAN ke VI di tanah Tabi, Papua Abdon Nabanan dalam jumpa pers di Stadion Barnabas Youwe, Sentani, Kabupaten Jayapura, Minggu (23/10/2022).
Mengenai pengesahaan RUU MA yang belum terealisasi kata Abdon Nabanan, pengesahan RUU Masyarakat Adat [bertujuan] mencegah kejadian-kejadian yang mengganggu bangsa ini ke depan
Wakil Ketua DAMANAS Region Sumatera Utara ini mengungkapkan pengesahan RUU Cipta Kerja juga sangat mempengaruhi pengesahaan RUU MA. Pengesahan RUU MA terksesan lambat dan diulur-ulur.
Hal ini berkaitan pula dengan carbon trade. Masyarakat adat yang menjaga hutan dan punya carbon, tetapi bukan mereka yang menerima [hasilnya].
“Justru pihak lain yang bukan pemilik carbon yang menerima,” kata Abdon Nababan di Sekretariat Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI di Tanah Tabi.
Ditambahkan Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi, masalah yang berkaitan dengan isu-isu masyarakat adat akan dibicarakan dalam sarasehan.
“Termasuk soal isu kelautan dan kaum perempuan,”katanya menegaskan.
Rencananya, sarasehan akan digelar di 12 lokasi, di Kabupaten Jayapura 10 kampung dan dua kampung di Kota Jayapura,” tutup Rukka Sombolinggi.
