Peran Parpol dan Birokrasi di Bali Alami Penurunan

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Bali  (foto:kabarnusa)

DENPASAR – Meski secara nasional dari sisi Indeks Demokrasi
Indonesia IDI) Provinsi Bali masuk dalam kategori cukup baik namun ada
yang perlu mendapatkan perhatian yakni merosotnya peran birokrasi dan
partai politik.

Data dirilis Badan Pusat Statistik (BPS )
Provinsi Bali diketahui, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Bali mencapai
79,83 dari skala 0 sampai 100 selama 2015.

Prosentase itu mengalami kenaikan 3,70 poin dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 76,13.

Kepala BPS Provinsi Bali, Adi Nugroho mengungkapkan, tingkat demokrasi Bali secara umum berada pada kategori sedang.

Diketahui,
perkembangan IDI Bali selama enam tahun sejak 2009 hingga 2015
mengalami angka fluktuasi. Sebagaimana terlihat tahun 2009 capaiannya
70.35, tahun 2010 naik menjadi 72,44.

Perkembangan indeks
variabel IDI diketahui mengalami penurunan yakni peran partai politik
sebesar 40,58 poin dari 61,43 pada tahun 2014 menjadi 20,85 pada tahun
2015.

“Tingkat demokrasi Bali berdasarkan penghitungan indeks
sejak 2009 hingga 2015 tetap masih berada pada kategori sedang,” sebut
Adi.

Adi menjelaskan, IDI merupakan alat mengukur perkembangan
demokrasi di Indonesia sangat sensitif terhadap naik-turunnya kondisi
demokrasi.

Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan
perkembangan aspek demokrasi yakni kebebasan sipil (civil society), hak
hak politik (poitical rights) dan lembaga lemaga demokrasi (institution
of democracy).

Penyusunan IDI berdasarkan “evidence based”
(kejadian), sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan reaksi
realitas yang terjadi.

Ditambahkan aspek kebebasan sipil adalah
aspek dengan capaian paling tinggi 94,42, menyusul aspek hak-hak politik
mencapai 77,42.

Sedangkan aspek lembaga demokrasi memiliki capaian paling rendah 65,31 persen.

Data lainnya, nilai indeks aspek lembaga demokrasi mengalami penurunan mencapai 14,25 poin.

Nilai
indeks aspek kebebasan sipil secara umum berada kategori baik,
sedangkan nilai indeks aspek hak-hak politik berfluktuasi pada kategori
buruk menjadi kategori sedang.

Guna mengukur pencapaiannya baik
di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan
demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan
pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat.

BPS
bersama berbagai komponen sejak 2009 merumuskan pengukuran IDI
bersumberkan pada review surat kabar lokal, review dokumen seperti
Perda, Pergub serta Focus Discussion Group (FGD) maupun wawancara
mendalam.

Paparan BPS dibenarkan Dewa Sri Wigunawati salah soerang yang turut menyusun dan melakukan pengumpulan data IDI.

Menurutnya, hasil tersebut mencerminkan kondisi sebenarnya atau obyektif di Bali.

“Tentunya,
paparan hasil BPS itu bisa dijadikan dasar dan pertimbangan bagi
pemerintah atau partai politik untuk evaluasi meningkatkan kualitas
pelayanan dan fungsinya,” imbuh Sri. (rhm)