Perbaiki 74 Ribu Rumah di Lombok, Pemerintah Kirim Ratusan Insinyur

Presiden Jokowi berikan keterangan pers dalam lawatan di Yogyakarta/foto:biro pers setpres

MATARAM – Pemerintah segera memperbaiki 74 ribu rumah yang mengalami kerusakan parah akibat gempa di Lombok Nusa Tenggara Barat dengan mengerahkan 400 insinyur atau ahli teknik.

Rencananya, perbaikan atau pembangunan kembali rumah korban terdampak gempa sebagaimana dikatakan Presiden Joko Widodo akan mulai dilakukan 1 September 2018.

Lewat akun Twitter pribadi, Presiden Joko Widodo menjelaskan, pemerintah akan mengirimkan 400 insinyur muda untuk mendampingi masyarakat membangun kembali rumahnya. Terdapat kurang lebih 74.000 rumah tahan gempa yang akan dibangun di NTB.

“Setelah gempa bumi, saatnya NTB bangkit kembali. Perbaikan rumah yang rusak akan kita mulai pada 1 September 2018. Pemerintah mengirimkan 400 insinyur muda CPNS untuk mendampingi masyarakat membangun sekitar 74.000 rumah tahan gempa menggantikan rumah yang rusak di Pulau Lombok,” cuit Presiden 29 Agustus 2018 pagi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui siaran persnya menyampaikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana gempa di NTB dilakukan sesuai Instruksi Presiden Joko Widodo Nomor 5 Tahun 2018.

Pemerintah menargetkan pembangunan maupun perbaikan rumah masyarakat setempat akan selesai dalam waktu enam bulan ke depan.

Kementerian PUPR akan mengirimkan sebanyak 400 insinyur muda yang merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2017 untuk menjadi pendamping masyarakat dalam membangun rumah tahan gempa di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Para CPNS akan diberangkatkan secara bertahap mulai Kamis, 30 Agustus 2018 dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI,” dalam rilis Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR.

Kepala Negara sebelumnya memutuskan bantuan Rp50 juta bagi tiap kepala keluarga yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan berat setelah bencana gempa terjadi. Nantinya, masyarakat akan kembali membangun rumahnya dengan bantuan dari Kementerian PUPR dan anggota TNI. (rhm)