Percepat Penanganan Rabies di Bali, Sinergi Lintas Sektor Diperkuat

Badung – Pemerintah terus endorong percepatan penanganan penyakit rabies di Provinsi Bali melalui memperkuat sinergi lintas sektor.

Direktur P2PM, Kementerian Kesehatan dr. Imran Pambudi, MPHM, menekankan pentingnya kerja smaa lintas sektor dalam pengendalian penyakit rabies karena akar masalah dari rabies ini, pada hewan penular rabies yang tentu menjadi konsern juga pihak di luar pertanian maupun organisasi yang bergerak pada kesehatan pmeliharaan hewan.

“Satu sisi, mereka intervensi terghadap faktor risiko pertama sangat dibutuhkan dalam pencegahan rabies sendiri,” tandasya dalam Workshop Penyusunan Rencana Kegiatan Kabupaten/Kota untuk Pengendalian dan Penanggulangan Rabies di Provinsi Bali”, digelar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Pengda Bali di Kuta, Badung Senin 10-11 April 2023.

Lebih lanjut, memang dalam ‘one health; kerja sam lintas sektor terkait penyakit zonosis, bersumber pada binatang menjadi kosnsrn dan akan menjadi kebaruan dalan pengendalian penyakit zonosis lainnya.

Ketika kerja sama lintas sektor ini efektif dijalankan, maka diyakini bisa membawa hasil positif optimal dalam pengendalian rabies.

Khusus Bali dilihat sebagai sebagai barometer dalam keberhasilan pengendalian penyakit rabies. Daerah laiunya yang masih endemi rabies membtuhkan strategi atauphn sistejm yangb dibangun secara bersama-sama

Jadi, bagaimana apresiasi disampaikan, Bali mencobab membangun kerja sama lintas sektor secara berkelanjutan sampai hari ini, kegiatan melibatkan lintas sktor tersebut.

Harapannya berikitnya baaimman arumsuan intervensi tidak bersumberr dariu sati piuhak saja tetapi melibatkan pihak lain sehingga tepat sekali mereka yang merumuskan starregu sehbgga bisa mausk ranah sektoir sektir ity sendiri

Semua harus paham, bahwa urgensi pengendalian rabies bukan menjadi beban satu instutusi saja, melainkan pihak luar dari OPD juga punya peran strategis yang bisa dimaksimalkan,” harapnya dalam kegiatan yang mendapat dukungan Asia Pacific Cities Alliance for Health and Development atau APCAT dan World Organization for Animal Helath (WOAH) .

Bagaiana desa adat di Bali dengan kekhasannya memiliki peran dan ruang yang sangat stregtis dan terbuka untuk dimaksimalkan.

Keberlanjutan ketersediaan vaksin, Imran tetap menjamin untukmm program pengendalian rabies di Bali, karena ada keberhasian pengendalian rabies tanpa kesiapan atau ketersediaa vaksin secara berkelanjutan.

“Ini bukan progran jagka pendek tetapi jangka panjang sehingga dukungan pemeringtah dalam ketersediana vaksin harus mutlak tersedia dan bagaimana nanti distribusi di lapangan juga dijamian, dilakukan sebaik-baiknya oleh daerah,” kata Imran mengingatkan.

Dalam kesempatan sama, narasumber Ketua Udayana OHCC- WHO Representative for Rabies Control in Indonesia) Pof Dr Ni Nyoman Sri Budyanti menyatakan bagaiman forum ini bisa menggali masalah riilnya seperti apa.

“Kita tahu rabies di Bali sudah terlalu lama, semua sudah dilakukan SOP, pendaanan tetapi ko tetap ada,” ucapnya.

Untuk itu, sekarang bagaimana menggali masalah riil di mana bagiman cara menyelesaikan, demikian juga budgeting bagaimana cari menyelesaikannnya.

Rebies bukan hal baru lagi karena hewanpembawa rabies jelas, sosialisasi sudah demkiian juga sudah ada dukungan vaksin yang jelas.

Perlu kerja sama kolaborasi antar sektor , rebis di dunia contoh kerja smaa lintas sektoral. Tidak hanya berfikir tentang kesehatan manusia ytetapi juga kesehatam hewna juga dipecahkan. Tidak bisa kerja sendiri tetapi kerja sama-lintas sektor itu yang harus dikuatkan

Bagaimana pengalaman Covid, yang secara teori lebih sulit penanganannya dan sebarannya lebih sulit, dibanding rabies.

“Rabies kan jelas ada vaksin tersedia, kalau covid bisa kenapa rabies idak bisa, berarti ada yang salah, atau missing di situ,” sambungnya.

Kata kuncinya, lanjut Prf adalah bekrja sama lintas sektor dengan keterbukan dan tidak saling menyalahkan. Rabies, masalaah bersma sehingga semua bekerja sesuai tupoksinya maka tujuan akan tercapai.

Disinggung soal eliminasi anjing, kata Prof Nyoman Sri Budyanti, bisa dilakukan terhadap anjing yang tertarget yang menunjukkan gejala rabies, bukan sembarangan anjing kemudian dieliminasi tetapu bertarget.

Terkait masyarakat Bali yang penyuka hewan termasuk anjing, kata Pro. mestinya jika menyukai binatang, maka harus ditunjukkan dengan merawat yang benar.

Jika dahulu tidak ada rabies, maka masyarakat di Bali suka memelihara anjing namu seiring perubana jaman yang tidak bisa seperti dahulu maka kesadaran masyarakat harus ditingkatkan.

Masyarakat saat ini berbeda dengan suasana orang tua dahulu ketika memelihara hewan piaraannya. Rasa sayang terhadap hewan harus diterjemahkan memeliharanya dengan benar,

Koordinator Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Dr I Putu Ayu Swandewi Astuti menyatakan, lkaluan ktanlhat data kejadina rabies meningkat kasusnya, kematian tinggi ini memah sutaisnmuya utrgen semua pihak ngeh sela,ma ini fibandinhg covid, semua orang ngeh jadikan prireoeirtas

Menurutnya, rabies bisa berdampak luar biasa bagi pariwisata. Pariwistaa akan terganggu karena kekhawatiran tertular rabies sehingga akan mendapat dampak negatif.

kegiatab bebetaoa jaliu dfaislitrasi iakmi gari iji identifikasu akar pemsalahan di mama ditetjemahkan jadi rencnaa kegiaytan yangbdiusesiakn dengan koindisi di lapahan termaksuk identifikasi bener perlunditnya berapa, vaksinasi kebituhan iru

perngalam kita angagran vaksinbelium otimal.idelanya vaksinasi pada anjinhg minimal 70 atau 90 tercapaiu imunitas atau kekebalakn kelokpok, sama saepeti covid kekekablan kelompok,

Pada anjing tidak seperti itu, dari pengalaman kemarin memang anggaarn vaksin belum optimal di kabupaten kota demikian juha kegiatan lainnya.

Edukasi masyarakat bagaimana masyarakat perlihatkan anjing itu juga diidentifikasi sebagai permasalahan untuk diterjemahkan mnjadi kegiatan sehingga fokus kegiatan dua hari ini, output harapannya adanya cara dan kegiatan masing -masing kabupaten kota sesuai kebutuhan dan proyeksinya dan kebutuhan pendanannnya.

Sehinga hal ini bisa menjadi bahan evaluasi tim masing-masing kabupaten dan kota kepada pimpinannya sehingga diundang juga Bappeda agar mengetahui rambu-rambu mana yang boleh mana yang tidak sehingga mengetahui sumber pendanannya

“Kita melihat identifikasi dan potensial, tidak berhentui sampa kegiatan ini, akan ditindaklanjuti karena harapnanya 2030 Beli bebas rabies,” imbuh Ayu Swandewi. ***