 |
| Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta/biro pers setpres |
Jakarta – Presiden Joko Widodo memaparkan lima hal yang akan menjadi fokus kerja di periode kedua pemerintahan pada 2019-2024 bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin diantaranya memfokuskan masalah sumber daya manusia dan infrastruktur.
Jokowi menegskan hal itu, dalam pidato awal masa jabatan usai dilantik di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019.
Ada lima poin penting yang menjadi fokus perhatian kabinetnya. Pertama, Jokowi akan menjadikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama.
Dia hendak membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta akan mengundang talenta-talenta global untuk bekerja sama.
“Itu pun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri,” ujar Jokowi.
Kedua, pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur.
Menurut Presiden, infrastruktur tersebut akan menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
Ketiga, Kepala Negara ingin agar segala bentuk kendala regulasi disederhanakan, dan dipangkas. Dalam hal ini, Presiden mengatakan, pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang (UU) besar, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
“Masing-masing UU tersebut akan menjadi _Omnibus law_, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus.
Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi sekaligus,” jelasnya.
Keempat, Presiden Jokowi ingin penyederhanaan birokrasi terus dilakukan secara besar-besaran. Tak hanya itu, investasi untuk penciptaan lapangan kerja juga harus diprioritaskan di samping memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang.
Terkait penyederhanaan birokrasi, Kepala Negara berpandangan bahwa eselonisasi harus disederhanakan dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi.
“Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat, dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, sekali lagi, pasti akan saya copot,” tegasnya.
Kelima adalah transformasi ekonomi. Indonesia harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (rhm)
