Perkuat APU-PPT di Bali, Ini yang Dilakukan Bank Indonesia

Menurut Erwin Soeriadimadja, risiko ini juga berpotensi terjadi pada penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB).

Kata Erwin Soeriadimadja, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali (KPw BI Provinsi Bali) melakukan beberapa langkah strategis untuk memperkuat penegakan program APU-PPT di Provinsi Bali.

Diungkapkan, Kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Otoritas terkait, dan Aparat Penegak Hukum (APH) terus dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap ekosistem keuangan yang lebih aman dan transparan baik bagi gelaran KUPVA BB maupun konsumen.

Dubes Ceko Soroti Kemacetan dan Sampah, ini Jawaban Pj Gubernur Bali Mahendra Jaya

Beberapa strategi dilakukan antara lain melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan, optimalisasi pengawasan KUPVA BB, serta melalui pertukaran data dan informasi untuk memantau transaksi yang mencurigakan (suspicious transaction).

Berbagai upaya itu membuahkan hasil, dimana hasil penilaian TPPU berdasarkan area geografis/provinsi pada SRA (Sectoral Risk Assessment) Bank Indonesia tahun 2021, Provinsi Bali tergolong sebagai wilayah berisiko rendah.

Penegakan hukum terhadap TPPU dan TPPT tetap menjadi perhatian karena potensi terjadinya tindak pidana tersebut akan selalu terbuka ke depannya.

Pj Gubernur Mahendra Jaya Beri Dukungan Laga Bali United Kontra Persib Bandung

Ditegaskan Erwin Soeriadimadja peran industri sangat penting karena memiliki pemahaman yang mendalam tentang kegiatan operasional termasuk dalam mendeteksi pola-pola transaksi yang
mencurigakan dengan lebih efektif.

“Beberapa penguatan terhadap pemenuhan APU-PPT BB di Provinsi Bali membutuhkan peran aktif penyelenggara jasa keuangan termasuk pelaku KUPVA BB,” sambungnya

Peran aktif Direksi dan Komisaris Penyelenggara KUPVA BB di Provinsi Bali secara umum telah menunjukkan komitmen untuk terus mendorong penerapan APU-PPT

Antisipasi Gejolak Geopolitik Global, OJK Terbitkan Peraturan Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum

Sebut saja, pembuatan SOP internal Perusahaan dan keikutsertaan dalam sosialisasi atau kegiatan yang terkait dengan program APU-PPT.

Meski demikian hal ini masih perlu didorong terus ke depannya mempertimbangkan semakin berkembangnya teknologi, kompleksnya ketentuan dan semakin beragamnya nasabah/konsumen yang dihadapi oleh penyelenggara.

Pelaksanaan CDD (Customer Due Diligence) dan EDD (Enhanced Due Diligence) Hal ini mencakup proses permintaan data nasabah baik yang sederhana sampai dengan pendalaman informasinya.

BALIGIVATION 2024, BI Bali Terus Mendorong Akselerasi Ekosistem Ekonomi Keuangan Digital

Kedua hal ini adalah penting bagi Penyelenggara guna mengidentifikasi nasabah/konsumen dan selanjutnya mengidentifikasi kewajaran transaksi nasabah.

Lebih lanjut, konektivitas data dengan Dukcapil juga perlu didorong lebih lanjut untuk mengoptimalkan pelaksanaan CDD dan EDD oleh penyelenggara.

Kepatuhan Pelaporan terkait APU-PPT Kesadaran atas kewajiban pelaporan oleh Penyelenggara masih perlu ditingkatkan ke depannya.

Panduan Mendapatkan Asuransi Mobil All Risk Premi Termurah dengan Manfaat Terbaik

Hal ini mempertimbangkan hasil temuan pengawasan baik onsite maupun offsite dari KPw BI Provinsi Bali yang menunjukkan masih minimnya pelaporan penyelenggara atas transaksi keuangan mencurigakan (tidak wajar) yang terjadi pada perusahaannya.

Dalam hal ini perlu juga didukung dengan proses dan mekanisme pelaporan yang mudah, cepat dan tepat.

“Besar harapan kami kedepannya proses ini dapat dikawal bersama sama oleh penyelenggara, Bank Indonesia selaku pengawasa dan PPATK selaku pihak penerima laporan,” demikian Erwin Soeriadimadja

Survei Bank Indonesia: Optimisme Konsumen di Bali Terus Meningkat

Apa langkah selanjutnya untuk memperkuat APU-PPT? Bank Indonesia mendorong pelaksanaan transformasi digital dalam proses pengawasan seperti di antaranya pemanfaatan regulatory technology (regtech) dan supervisory technology (suptech) yang mengaplikasikan big data, aritificial intelligence dan machine learning untuk kegiatan pengawasan.

Di sisi lain, Penyelenggara juga harus menunjukkan komitmennya melalui sikap aktif, terbuka dan kooperatif untuk menjalin berkomunikasi dan kerja sama demi menjalankan program APUPPT yang sesuai dengan ketentuan.

Ditegaskan Erwin, KPw BI Provinsi Bali terus mengevaluasi dan memantau pelaksanaan program APU-PPT oleh KUPVA BB di Provinsi Bali. Harapannya ke depan industri KUPVA BB Bali dapat tumbuh menjadi industri yang sehat, aman dan kompetitif.

Karenanya, koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder dan lembaga yang terkait perlu terus didukung untuk secara bersama mengawal dan mendorong penegakan rezim APU-PPT dan PPSPM di Indonesia.***