MPR dan Kementerian PPMI Selamatkan Saraswati Korban Dugaan TPPO di Arab Saudi
23 Januari 2026,
18:06
WIB
Denpasar– Dalam upaya membangun masyarakat yang cerdas secara finansial, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi memulai persiapan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026.
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tahun ini Bali melakukan lompatan besar. Jika sebelumnya survei hanya menyasar tiga kabupaten, kini SNLIK 2026 akan menjangkau seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali.
Perluasan ini bertujuan untuk menghasilkan peta kekuatan ekonomi masyarakat yang jauh lebih akurat hingga ke pelosok daerah.
Langkah awal dimulai dengan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Kantor BPS Provinsi Bali, Senin (19/1), yang mempertemukan pimpinan BPS se-Bali dan para petugas lapangan.
Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, menegaskan data SNLIK bukan sekadar angka di atas kertas.
“Hasil survei ini adalah navigasi kami. Ini menjadi bahan evaluasi untuk menyusun program kerja yang tepat sasaran, baik bagi OJK maupun lembaga jasa keuangan, agar produk yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Bali,” ujar Puji.
Senada dengan hal tersebut, Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, menyatakan kesiapan penuh personelnya.
Ia menekankan literasi keuangan adalah kunci kesejahteraan. Data yang kredibel akan membantu pemerintah daerah dalam merancang strategi pengembangan ekonomi yang lebih inklusif.
Untuk memastikan validitas data, sebanyak 122 petugas terlatih (86 Petugas Pendataan Lapangan dan 36 Petugas Pemeriksaan Lapangan) mengikuti pelatihan intensif pada 21–23 Januari 2026.
Mereka dibekali kompetensi teknis dan kode etik ketat agar proses wawancara di lapangan berjalan profesional.
Jadwal Penting SNLIK 2026 Bali:
Pelatihan Petugas: 21 – 23 Januari 2026
Pelaksanaan Survei Lapangan: 4 – 18 Februari 2026
Metode: Pendampingan langsung (witnessing) oleh OJK di area sampel untuk solusi kendala lapangan secara real-time.
Secara nasional, tantangan besar menanti. Meski indeks literasi keuangan 2025 telah mencapai 66,46% dan inklusi sebesar 80,51%, pemerintah mematok target ambisius: 93% inklusi keuangan pada 2029 dan 98% pada 2045.
OJK Provinsi Bali mengajak seluruh masyarakat yang terpilih sebagai responden untuk menyambut para petugas dan memberikan informasi sejujur-jujurnya.
Partisipasi aktif masyarakat adalah sumbangsih nyata dalam mewujudkan masyarakat Bali yang lebih sejahtera dan melek finansial di masa depan. ***
