Perkuat Parpol Papan Atas, Semua Kepengurusan NasDem Tak Dibatalkan KPU

Ketua DPP Partai NasDem Bidang Hukum, Advokasi dan HAM, Taufik Basari dalam sebuah kesempatan saat bertemu masyarakat/foto: istimewa

Jakarta – Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak membatalkan semua kepengurusan DPP, DPW dan DPD Partai NasDem kian memperkuat partai nomor urut 5 itu sebagai parpol papan atas di Tanah Air.

Dengan keputusan terbaru KPU tersebut, NasDem termasuk sedikit parpol yang tidak mendapatkan sanksi berupa pembatalan kepesertaan parpol di daerah dalam Pemilu 2019 karena tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK).

Ketua DPP NasDem Bidang Hukum, Advokasi dan HAM, Taufik Basari mengungkapkan, seluruh kepengurusan NasDem dari DPP, DPW hingga DPD mematuhi aturan main sehingga tidak ada kepengurusan yang dibatalkan KPU.

“Ini menunjukkan NasDem sangat siap mengikuti Pemilu 2019. NasDem merupakan partai modern yang dikelola secara serius, sungguh-sungguh dan penuh idealisme,” tegasnya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/3/2019).

Diketahui, sbelumnya KPU telah membatalkan kepesertaan sejumlah partai politik di daerah dalam Pemilu 2019. KPU beralasan, parpol-parpol tersebut tidak menyerahkan LADK. Pemilu 2019 diikuti 20 parpol yakni 16 parpol nasional dan 4 parpol lokal Aceh.

Dari 16 parpol nasional, hanya lima yang tidak mendapatkan sanksi KPU. Selain NasDem, ada pula PDIP, Golkar, Demokrat dan Gerindra.

Menurut pria yang disapaa Tobas, Nasdem sangat serius menghadapi Pemilu 2019 karena meyakini, melalui kemenangan di pemilu, NasDem akan berkontribusi lebih banyak dalam merestorasi bangsa ini ke depan.

Karenanya, tidak ada pilihan bagi NasDem kecuali mengikuti secara cermat dan teliti semua peraturan yang ada.

Tobas menegaskan, idealisme NasDem tercermin dalam berbagai langkah dan kebijakan. Salah satunya mengikuti semua aturan KPU (dan Bawaslu) sehingga tidak ada satu pun kepengurusan NasDem di daerah dibatalkan sebagai peserta Pemilu 2019.

“Sebelumnya NasDem juga sudah menunjukkan bahwa tidak ada satu pun caleg NasDem merupakan bekas koruptor,” katanya lagi. Kepatuhan NasDem pada peraturan KPU, Bawaslu, serta sikap tegas politik tanpa mahar semakin terarah membawa NasDem ke posisi politik yang lebih baik sebagai partai politik papan atas.

“Kami tidak ragu sedikitpun. Ke depan NasDem akan menjadi parpol papan atas,” tegas Caleg DPR RI dari NasDem Dapil Lampung Nomor Urut 1 itu. Pihaknya mengapresiasi sikap tegas KPU karena keputusan itu sekaligus mencerminkan rasa keadilan.

Dia mengingatkan, jangan sampai parpol yang membuat LADK dan tidak membuat LADK diperlakukan sama. Setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan pada peraturan harus ada punishmentnya. Itulah keadilan.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Lampung itu, pada usia yang baru delapan tahun, Partai NasDem telah melakukan perubahan-perubahan signifikan dalam arus besar perpolitikan Tanah Air.

Tidak hanya memelopori politik tanpa mahar di tengah arus deras politik transaksional, NasDem juga menolak dana parpol dan dana saksi, misalnya. Semuanya itu diyakini perlahan akan mengubah budaya politik transaksional itu.

Memasuki usia delapan tahun, NasDem sudah menunjukkan kiprahnya di panggung politik nasional. Pengakuan-pengakuan akan terus berdatangan dari masyarakat. “Tentunya, bagi NasDem keputusan KPU ini tidak bisa dinilai lain kecuali adanya pengakuan bahwa NasDem sangat siap menghadapi Pemilu 2019,” kata Tobas lagi.

Adanya pengakuan dari KPU tersebut, upaya NasDem merestorasi yakni memperbaiki, mengembalikan, memulihkan dan mencerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, semakin mendapatkan tempat di hati publik.

“Waktulah yang akan membuktikan idealisme NasDem ini. Dan itu sebentar lagi,” demikian Tobas. (rhm)