Bosan Liburan Monoton? Nuanu Tabanan Tawarkan 31 Hari Pesta Kreatif dan Kuliner Sensorial Akhir Tahun!
10 Desember 2025,
12:59
WIB
Tabanan– Dalam upaya mendongkrak efektivitas penegakan hukum dan memastikan tertib administrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali memperkuat sinergi antara Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di seluruh Bali.
Langkah strategis ini diwujudkan melalui kegiatan “Penguatan Legalitas PPNS Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di Provinsi Bali” pada Kamis (4/12) di Ruang Dharmawangsa Kanwil Kemenkumham Bali.
Dibuka langsung Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, acara ini menjadi forum krusial yang menyatukan para penegak hukum dari berbagai instansi.
Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan penting dari:
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali
Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Bali
Balai Besar POM Denpasar
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung
Narasumber yang hadir dari Subdirektorat PPNS dan Subdirektorat Daktiloskopi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) memberikan pemaparan mendalam.
Fokus utamanya adalah penguatan legalitas PPNS, pemenuhan standar administrasi, dan pengelolaan data yang akurat sebagai fondasi penegakan hukum yang prima.
Eem Nurmanah, menegaskan kegiatan ini adalah respons atas kebutuhan mendesak untuk memperkuat sinergi dan memastikan semua instansi memahami serta mematuhi regulasi terbaru yang berlaku.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap meningkatnya kualitas layanan administrasi PPNS, tersedianya data yang akurat dan valid, serta terwujudnya pembinaan administrasi yang berkelanjutan,” tegas Eem.
Ia menambahkan, penguatan ini vital untuk menciptakan tata kelola PPNS yang lebih tertib dan seragam, menyamakan persepsi antara Ditjen AHU sebagai pembina administrasi, Kantor Wilayah, dan seluruh instansi yang terlibat.
“Saya berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut ke depannya, sehingga kualitas administrasi PPNS semakin baik dan tercipta tata kelola yang tertib dan seragam, demi kepentingan penegakan hukum di Bali,” tutup Eem.***
