KabarNusa.com – Presiden terpilih Joko Widodo menolak mekanisme pemilihan kepala derah (Pilkada) tak langsung atau diserahkan kembali kepada DPRD.
Jokowi memberi alasan, bila mekanisme Pilkada dikembalikan lagi kepada pihak DPRD, maka artinya sama dengan memotong hak kedaulatan rakyat.
“Itu namanya memotong hak kedaulatan rakyat. Saya tidak setuju,” jelas Jokowi usai temu relawan, di Balai Desa Jati, Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah.
Menurutnya, ketidak setujuan pihaknya bila pilkada diserahkan kepada DPRD dikarenakan hak untuk memilih seorang pemimpin itu merupakan hak kedaulatan rakyat.
Dengan begitu, kata dia, sepenuhnya hak kedaulatan tersebut diserahkan pada rakyat.
“Saya tidak setuju, titik,” tegasnya lagi. (tyo)
