Dalam paparannya, Mahendra Jaya mengatakan di Bali ada sejumlah hal yang menjadi gambaran bagaimana Satpol PP bisa mengambil peran lebih jauh salah satunya kesepakatan bersama Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Polisi Pamong Praja Desa (Polprades) juga telah dibentuk terutama di Kabupaten Jembrana yang jadi pintu masuk Bali dari Pulau Jawa.
Pj Gubernur mengatakan pentingnya memahami posisi Satpol PP terutama dalam trantibum linmas.
Perjalanan Pikachu di Indonesia Singgahi Bali, Hadirkan Keseruan Pengalaman Bersama Pokémon
“Kalau saya lihat SDM yang ada lebih pada mengatur dampak pada tindakan, belum pada standar pekerjaannya,” tandasnya.
Dilaporkan, di Bali dari 200 personel Satpol PP lebih dari 50 persen adalah honorer, ini perlu dipikirkan.
“Belum lagi masalah anggaran,” katanya mengingatkan.
Jumpa Juara SRC 2024, Gelaran Pekan Retail Nasional Ekpansi di 2000 Titik Jawa Bali
Tentunya hal ini sebagai refleksi bersama apa kekuatan dan kelemahan Satpol PP kita.
“Keberadaan Satpol PP sudah clear dalam UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 12 ayat 1 dimana tugas Satpol PP masuk tugas wajib pelayanan dasar.
“Bahkan bisa dikatakan Satpol PP adalah power on hand dari kepala daerah. Jadi harus didukung sarana prasarana jelas memadai untuk menjalankan tugas yang kompleks tersebut,” tegasnya.
Honda Adventure Camp 2024,Bangun Solidaritas dan Silaturahmi Puluhan Anggota HCB Eksplorasi Keindahan Bali
Dikatakan, Satpol PP Bali sudah menyiapkan omnibus untuk 23 gangguan trantibum linmas yang sudah dibuatkan dalam satu Perda.
“Saya apresiasi hal itu sudah dibuat Perda mulai dari potensi gangguan tata ruang hingga fasilitas publik dipetakan semua. Kita ingin ke depan ada perubahan paradigma dan cara pandang persepsi masyarakat terhadap Satpol PP. Kita tidak ingin Satpol PP ini diasosiasikan dengan pemadam kebakaran, reaktif ketika ada kejadian,” katanya.
“Kedepan harus mulai dari deteksi dini, pembinaan untuk pencegahan peristiwa menjadi gangguan. Juga tidak dilihat sebagai tukang gebuk tapi pelindung dan pelayan masyarakat,” tandasnya.
Nasi Tempong Lalah Hadir di Kuta, Sambal Pedas Bumbu Segarnya yang Bikin Nagih
Apalagi menurutnya, di masa kini yang setiap orang bisa jadi wartawan, bisa membagikan dan memviralkan sesuatu yang dianggap buruk.
“Hendaknya Satpol PP harus kedepankan nilai humanis dan kesantunan, melayani, persuasif dan membantu namun tetap menjaga ketegasan,” ungkap Mahendra Jaya.
Masih dalam rangkaian kegiatan yang sama, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Amran dalam pembukaan Rakornas mengatakan topik seputar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan jadi fokus dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) HUT Satpol PP ke-74 dan Satlinmas ke-62.
BI Hadirkan Pengalaman QRIS Rp1 saat Masyarakat Bali Rayakan Galungan dan Kuningan
“Tidak lama lagi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan berlangsung serentak pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Segenap jajaran Satpol PP dan anggota Satlinmas diminta untuk ikut menjaga dan memelihara kondusifitas, serta menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan instansi lainnya,” ujarnya.
Pada kesempatan itu diserahkan karya bhakti peduli Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia RI. Terdapat 10 daerah penerima penghargaan karya bhakti, diantaranya 4 kabupaten, 3 kota, dan 3 Provinsi.
Daerah tersebut yakni, Kota Malang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kediri, Kabupaten Paser, Kabupaten Badung. Lalu Provinsi Bali, Provinsi Yogyakarta, dan Provinsi Sumatera Barat.
Dekorasi dan Ornamen Unik Perayaan Galungan dan Kuningan Sambut Penumpang di Bandara Ngurah Rai
Tema diusung dalam gelaran kali ini yakni, ‘Peran Satpol PP dan Satlinmas dalam Menciptakan Trantibumlinmas Mendukung Pemilu dan Pilkada 2024’ dan diikuti perwakilan Satpol PP dan Satlinmas seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia.***