Pj Gubernur Mahendra Jaya Dukung LPD Lebih Inovatif dan Solutif untuk Krama Bali

Denpasar – Penjabat atau Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra mendukung keberadaan Lembaga Perkreditan Desa LPD yang diharapkan lebih inovatif dan menjadi solutif bagi krama Bali.

Karenanya, Mahendra Jaya engapresiasi keberadaan LPD di Bali, karena sangat unik dan mungkin hanya satu-satunya ada di Indonesia.

Menurutnya, Bali sangat unik, selain mempunyai Desa Dinas layaknya Desa-Desa di Indonesia, juga memiliki Desa Adat yang menjadi kekuatan utama menjaga adat dan kebudayaan Bali.

Sekda Dewa Indra Tegaskan Kesiapan Bali dalam Pemilu Serentak hingga Netralitas ASN

Hal itu dijelaskannya dalam audiensi bersama dengan Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD) bertempat di ruang tamu Gubernur Bali, Kantor Gubernur Bali, di Denpasar pada Senin 27 November 2023.

“Peranan LPD di Desa sangat penting, karena salah satu penggerak perekonomian warga. Menurutnya banyak warga yang sudah percaya dan tergantung dengan keberadaan LPD,” tuturnya saat menerima audiensi Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD) bertempat di ruang tamu Gubernur Bali, Kantor Gubernur Bali, di Denpasar pada Senin 27 November 2023.

Ke depan, LPD diharapkan bisa terus melakukan sesuatu hal yang inovatif agar makin dicintai masyarakat serta terus memberikan solusi-solusi bagi permasalahan perekonomian warga.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, OJK Bali dan BPS Berkolaborasi Berikan Pelatihan Petugas SNLIK

Mengingat Bali mempunyai dua Desa, yaitu Desa Dinas dan Desa Adat dengan BUMDES dan BUPDA di dalamnya. Jika kedua Badan Usaha tersebut Bersatu dan di bawah naungan LPD itu bisa menjadi kekuatan besar bagi perekonomian dan pembangunan desa di Bali.

Kata Mahendra Jaya, diibaratkan Bali itu mempunyai double gardan, jadi ekonominya bisa melaju kencang

Diakuinya jika di berbagai LPD memang terdapat sedikit masalah namun hal itu diharapkannya tidak mengganggu kinerja LPD-LPD yang sehat dan bagus. Selain itu, LPD tidak hanya mementingkan keuntungan atau bisnis semata.

Triwulan III 2023, Penyaluran Kredit di Bali Capai Rp102,97 Triliun

Kata dia, lebih dari itu, LPD harus bisa menyelesaikan permasalahan keuangan warga, karena seperti kita ketahui sifat LPD juga pada dasarnya adalah ngayah kepada masyarakat.

Pj. Mahendra Jaya juga meminta semua pemangku kepentingan untuk terus menjaga keberadaan LPD. Ibaratnya seperti main layangan, kapan perlu ditarik kapan perlu diulur, begitu juga dengan mengurus LPD.

“Saya yakin Bapak-Bapak lebih jago dari saya dalam bidang keuangan, sehingga ke depan LPD bisa terus eksis di Bali,” tutupnya.

Kejuaraan Pencak Silat Bupati Tabanan Cup 2023 untuk Jaring Bibit Unggul Harumkan Daerah

Kepala Dinas Pemajuan Desa Adat (PMA) Provinsi Bali I.G.A.K Kartika Jaya Seputra mengatakan bahwa Dinas PMA sebagai Pembina LPD telah bekerja sama dengan Badan Kerjasama (BKS) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai mitra pemerintah dalam membina LPD.

Ia mengakui memang LPD di Bali tidak sepenuhnya sehat, yaitu sekitar 65%, namun pihaknya terus berupaya memperbaiki.

“Kami terus memperbaiki baik dari segi administrasi hingga SDM,” akunya.

Usulkan Perubahan Nama LPD, Koster Tak Ingin Hapus Sejarah Gubernur Terdahulu

Pihaknya mengajak pengurus LPD untuk memaknai LPD sebagai Khayangan Suci di masing-masing desa, dengan para pengurus LPD sebagai para pemangkunya.

“Di sana ada Ida Bhatara Melanting, yang akan memberikan kesejahteraan bagi krama desa. Dengan subhakti krama bentuknya menabung, meminjam dan mengembalikan uang, sehingga LPD di Bali benar-benar terawat dan sehat,” tutupnya.

Sebelumnya Ketua BKS LPD Nyoman Cendikiawan melaporkan bahwa saat ini terdapat 1.493 LPD di Bali, namun tidak semua LPD tersebut beroperasi dengan baik.

Ikuti Kirab Pemilu 2024, PKB Badung Serukan Masyarakat Tidak Golput

Usia LPD di Bali sudah mencapai 39 tahun, sehingga ia berharap Pemprov Bali bisa terus mendukung keberadaan LPD. Selain itu, dalam kesempatan sore itu ia juga melaporkan jika hingga saat ini BKS LPD belum mempunyai kantor tetap dan masih mengontrak, sehingga pihaknya meminta bantua Pemprov Bali untuk memfasilitasi.

Pj. Gubernur Bali meminta Kadis PMA untuk segera menindaklanjuti kebutuhan BKS LPD tersebut. ***