Pj Gubernur Mahendra Jaya Tegaskan Komitmen Bali Implementasikan Pembangunan Ekonomi Biru di Rakornas KKP

Badung – Penjabat (Pj) Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk mengimplementasikan program pembangunan ekonomi biru saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.

Penjabat Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya menyampaikan komitmen menjalankan program pembangunan ekonomi biru. Pihaknya berterimakasih, telah memilih Provinsi Bali sebagai tempat pelaksanaan Rakornas Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023.

“Bali kita ketahui tidak memiliki sumber daya alam seperti minyak, gas dan mineral, perekonomian Bali terutama bergantung pada sektor pariwisata. Adanya event seperti sekarang ini, tentu sangat membantu bagi pertumbuhan ekonomi Bali,” ungkapnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 di Hotel The Sakala Resort Bali, pada Kamis 7 Desember 2023.

KKP Ungkap Aksi Eksploitasi Pasir Laut Ilegal di Pulau Rupat

Ditegaskannya, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kelautan dan Perikanan berkomitmen mengimplementasikan program pembangunan ekonomi biru melalui pengelolaan kawasan konservasi laut secara optimal.

Kemudian, mengembangkan kebijakan penangkapan ikan terukur yang berbasis pada kuota, pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan, pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan guna mendukung pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan agar masyarakat sejahtera dan lingkungan tetap lestari,” ungkapnya.

KKP Terus Kembangkan Usaha Pembudidaya Ikan Melalui ‘Smart Fisheris Village’ di Ambon

Provinsi Bali wilayahnya tidak terlalu luas (sekitar 5.590,21 km²), memiliki alam indah, manusia, dan kebudayaan yang adiluhung menyatu menjadi satu orkestra kehidupan yang harmoni.
Kondisi ini menjadikan Bali memiliki kekhasan, keunikan, agung, suci, dan mataksu yang menjadi keunggulan Pariwisata Bali dan telah memberi kebahagiaan kepada masyarakat lokal, nasional, dan internasional.

Mahendra Jaya melanjutkan, pertumbuhan ekonomi Bali kembali bangkit setelah terkontraksi sangat dalam pada saat Pandemi COVID-19, pada Tahun 2020: -9,33% y-o-y, Tahun 2021 membaik menjadi: -2,47% y-o-y, dan pada Tahun 2022 reborn menjadi: 5,01% y-o-y, selanjutnya pada Tahun 2023 sampai dengan triwulan ke-3 mencapai 5,35 % y-o-y.

Provinsi Bali dengan luas perairan laut sekitar 9.634,35 km², memiliki keanekaragaman sumberdaya kelautan dan perikanan, seperti: 1) Potensi perikanan budidaya baik budidaya air tawar, air payau maupun air laut; 2) Potensi perikanan tangkap; 3) Potensi produk hias laut; 4) Pergaraman tradisional; 5) Konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan; serta 6) Ekowisata bahari.

Restoran ‘Talaga Sampireun’ Hadir di Bali, Sajikan Menu Otentik Nusantara

“Kami laporkan komoditas ekspor terbesar Bali pada Tahun 2023 sampai bulan November, adalah dari sektor kelautan (Ikan, Krustasea, dan Moluska) mencapai US $ 15,25 Juta,” jelasnya.

Beberapa hal yang menjadi isu strategis pada sektor kelautan dan perikanan di Bali, diantaranya yakni masih belum optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu juga masih belum optimalnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam menunjang PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

“Produksi produk olahan hasil perikanan masih terbatas; dan Kesejahteraan nelayan masih rendah (Nilai Tukar Nelayan pada Bulan November 2023, sebesar 97,50 lebih rendah dari pada Bulan Oktober 2023, sebesar 100,64),” terangnya.

November 2023 Inflasi Terkendali, BI Bali Minta Waspadai Kenaikan Harga Gula

Guna menjawab berbagai tantangan dan isu-isu yang berkembang saat ini, telah ditetapkan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024-2026 Provinsi Bali, meliputi: pertama Pengembangan perikanan budidaya berbasis kawasan dan Komoditi.

kedua Fasilitasi pengembangan usaha, sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan; ketiga Pengembangan budaya makan ikan (GEMARIKAN); keempat Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil; kelima Konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil; Keenam Fasilitasi pengembangan usaha, sarana dan prasarana perikanan tangkap.

Ketujuh Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).

Triwulan III 2023, Penyaluran Kredit di Bali Capai Rp102,97 Triliun

Lebih lanjut, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 ini, sangat strategis untuk merumuskan, menyelaraskan, mengkoordinasikan dan mempertajam program prioritas bidang kelautan dan perikanan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Semoga kegiatan ini dapat mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Semoga di sela kegiatan Rakornas bisa menikmati destinasi wisata yang ada di Bali,” imbuhnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan Indonesia merupakan Negara Maritim yang memiliki potensi kelautan sangat besar. Adanya interaksi sosial antara manusia dengan ekosistem laut dan pesisir sering mengakibatkan terjadinya degradasi dengan potensi dan tantangan implementasi ekonomi biru menjadi landasan kebijakan untuk mewujudkan keseimbangan aspek ekologi dan aspek ekonomi secara seimbang dan berkelanjutan.

KKP Sosialisasikan Lima Program Blue Economy di Papua

“Ekonomi biru merupakan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia yang menjadikan ekologi sebagai panglima pembangunan sektor kelautan dan perikanan,” terangnya.

Sementara Tornanda Syaifullah selaku Ketua Panitia dalam laporannya menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka meningkatkan koordinasi, sinkronisasi program prioritas bidang Kelautan dan Perikanan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

“Dengan mengambil tema, Transformasi Sektor Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru untuk Indonesia Emas 20245. Tema ini sejalan dengan program sektor Kelautan dan Perikanan yang menjadikan ekologi sebagai panglima,” jelas Syaifullah yang juga menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). ***