![]() |
Ketua BK DPD RI Mervin S Komber saat kunjungan di FKIP UMS Sorong |
Kondisi Pendidikan di Tanah Papua Papua
Pendidikan memiliki peran dan makna strategis. Tidak hanya sekadar dipahami sebagai hak dasar manusia, tetapi lebih dari itu, pendidikan memiliki beragam fungsi seperti proses transformasi budaya, pembentukan pribadi, penyiapan warga negara dan penyiapan tenaga kerja.
Pendidikan dalam konteks pembangunan nasional seharusnya mempunyai fungsi yang diarahkan pula kepada pencapaian tujuan kebangsaan dan kenegaraan sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia selain berhak memperoleh pendidikan, juga memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan pendidikan nasional.
Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Adapun pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama dan kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
Dalam melaksanakan pendidikan, negara membuat sistem pendidikan yang merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
Evaluasi pendidikan merupakan bagian dari komponen sistem pendidikan nasional; evaluasi pendidikan merupakan kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
Potret Pendidikan di Tanah Papua
Tanah Papua merupakan wilayah yang kurang mendapat perhatian dalam hal layanan pendidikannya. Terdapat masalah yang harus di atasi pemerintah terkait dengan layanan pendidikan di Papua.
Kekurangan guru sekolah dasar di daerah- daerah pedalaman terpencil yang mengakibatkan proses pembelajaran tidak dapat berlangsung dengan baik.
Masih banyak sekolah dasar di wilayah terpencil dan terisolir belum tersedia rumah kepala sekolah dan rumah guru sehingga banyak kepala sekolah dan guru meninggalkan tempat tugas yang mengakibatkan tingginya angka ketidakhadiran kepala sekolah dan guru di tempat tugas.
Juga yang menjadi masalah pendidikan di Papua adalah tingginya angka tuna aksara atau buta aksara di Papua, dan masih banyak lagi masalah-masalah pendidikan lainnya.
Masalah terbatasnya ketersediaan gedung sekolah beserta infrastruktur di sejumlah kampung yang tersebar Papua harus lebih diperhatikan pemerintah. Setidaknya pemerintah peduli dan sigap turun tangan membantu menangani permasalahan pendidikan yang terjadi di Papua.
Salah satu bentuk kepedulian tersebut misalnya pemerintah membangun gedung-gedung sekolah yang layak berserta infrastrukturnya. Terutama di kampung atau wilayah Papua yang terisolisir dan belum pernah dijangkau layanan pendidikan (sekolah).
Anak-anak Papua boleh jadi merdeka dari kebodohan jika ada kondisi minimal, salah satunya tersedianya tempat pendidikan yang layak beserta infrastrukrnya dan guru yang berkompeten yang memungkinkan mereka untuk belajar.
Beragam Solusi
Ada beragam solusi yang ditawarkan bagi perbaikan penyelenggaraan pendidikan di Tanah Papua.
Diantaranya, membuka akses pendidikan dengan menyediakan perangkat sekolah baik itu ruang kelas maupun fasilitas guru.
Selain itu juga akses PAUD harus dikenalkan pada anak2 sejak dini sehingga pembukaan PAUD di kampung2 harus dilakukan agar anak2 dan orang tua sedari awal memahami pentingnya pendidikan bagi anak2nya.
Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan.
Kita ketahui bahwasanya mutu pendidikan berbanding lurus dengan mutu tenaga kependidikan. Untuk itu, guru2 yang disiapkan harus dipersiapkan sejak awal, kesejahteraan guru dan dosen menjadi prioritas utama disamping perbaikan penyelenggaraan pendidikan baik berupa sarana prasarana maupun kurikulum dan perbukuan.
Tata kelola pendidikan selama ini belum baik dikarenakan anggaran pendidikan yg masih belum maksimal di anggarkan bahkan digunnakan. Rendahnya manajemen keuangan pendidikan juga menyebabkan adanya salah kaprah pembiayaan baik itu operasional sekolah maupun dana peningkatan kualitas tenaga pendidik.
Pendidikan berpola asrama adalah solusi jitu bagi peningkatan kualitas pendidikan di tanah PAPUA. Pendidikan berpola asrama harus dibangun kembali dengan memperhatikan kondisi sosial wilayah adat masing-masing.
Penulis: Mervin S Komber Ketua Badan Kehormatan DPD RI, Senator Papua Barat.