Denpasar– Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya memberi apresiasi terhadap layanan posyankumhamdes telah berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di desa.
Hal itu disampaikan Mahendra Jaya saat bertemu Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali, Pramella Yunidar Pasaribu, di Jaya Sabha, Kediaman Jabatan Gubernur Bali, Kamis 12 Desember 2024.
Apresiasi disampaikan atas kinerja Kanwil Kemenkumham Bali, khususnya dalam pengembangan Posyankumhamdes.
Keberadaan Posyankumhamdes sangat membantu masyarakat di desa untuk mendapatkan akses terhadap informasi hukum dan layanan-layanan Kemenkumham lainnya.
“Posyankumhamdes telah berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di desa,” tegasnya lagi.
Menurutnya, hal ini adalah langkah yang sangat positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum.
Dalam audiensi, keduanya membahas sejumlah isu penting, terutama terkait optimalisasi pengawasan keimigrasian dan peran Posyankumhamdes (Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa) di Provinsi Bali.
Pramella Yunidar Pasaribu menyampaikan dalam kurun waktu terakhir, Kanwil Kemenkumham Bali telah berhasil meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap orang asing, serta memperkuat sinergi dengan instansi terkait dalam penanganan kasus keimigrasian.
Kemenkumham Bali juga terus berupaya mengembangkan layanan posyankumhamdes untuk menjangkau masyarakat di setiap desa di Bali, dengan tujuan memberikan akses layanan informasi dan bantuan hukum yang lebih merata.
Pramella Yunidar Pasaribu juga menyampaikan permohonan pamitnya karena telah mendapat amanah baru sebagai Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Meskipun demikian, dia menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program-program Kemenkumham utamanya di Provinsi Bali.
Ia mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin selama ini antara Kanwil Kemenkumham Bali dengan Pemerintah Provinsi Bali.
“Ke depan, saya berharap sinergi ini dapat terus ditingkatkan, terutama dalam hal pengawasan keimigrasian dan pengembangan Posyankumhamdes,” ujar Pramella Yunidar Pasaribu.
Turut hadir mendampingi Kakanwil, Kepala Divisi Administrasi, Mamur Saputra, Kepala Divisi Keimigrasian, Samuel Toba, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rahendro Jati beserta perwakilan Pejabat Administrasi Kanwil Kemenkumham Bali.
Kedua belah pihak berharap sinergi antara Kanwil Kemenkumham Bali dan Pemerintah Provinsi Bali dapat terus ditingkatkan di masa mendatang.
Dengan semakin kuatnya sinergi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Bali, khususnya dalam bidang hukum dan HAM serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Bali yang berkelanjutan.***
