 |
| Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made/Dok. Pemprov Bali |
Denpasar – Semenjak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Darurat yang mempersyaratkan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri
memiliki sertifikat vaksinasi turut mendorong animo kesadaran masyarakat untuk
mengikuti vaksinasi yang digelar Pemprov Bali.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indara menyatakan itu dalam
keterangan resminya, Kamis (15/7/2021).
Menyikapi terjadinya antrian dan berkumpulnya banyak warga masyarakat yang
mengikuti vaksinasi di wantilan DPRD Provinsi Bali dan di Gedung Nari Graha,
bahwa hal ini merupakan indikasi dari tingginya animo masyarakat untuk
mengikuti vaksinasi Covid-19.
“Ini, sekaligus indikasi tingginya kesadaran masyarakat untuk melindungi diri
dari ancaman Covid-19,” tandasnya. Untuk itu, pihaknya menyampaikan terima
kasih atas kesadaran masyarakat untuk mengikuti vaksinasi Covid-19.
Pelayanan vaksinasi yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Bali di kedua tempat
ini sejatinya dimaksudkan untuk menambah/memperbanyak layanan vaksinasi dan
memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi.
Menurutnya layanan vaksinasi di wantilan DPRD Provinsi Bali dan Gedung Nari
Graha sebenarnya sudah dilaksanakan sejak beberapa bulan. Kehadiran masyarakat
biasanya tidak terlalu ramai dan relatif tertib dengan nomor antrian.
Dalam beberapa minggu terakhir kehadiran masyarakat untuk vaksinasi di
wantilan DPRD Provinsi Bali dan di Gedung Nari Graha sudah sangat berkurang
dan bahkan relatif sepi.
“Semenjak diberlakukannya PPKM Darurat yang mempersyaratkan Pelaku Perjalanan
Dalam Negeri harus memperlihatkan sertifikat vaksinasi, barulah terjadi
lonjakan masyarakat yang mengikuti vaksinasi di tempat ini,” ujar Sekda yang
juga Ketua Harian Satgas Covid-19 Provinsi Bali ini.
Sesungguhnya Pemerintah Provinsi Bali tidak tinggal diam terhadap hal lonjakan
tersebut. Sekda Dewa Indra mengatakan telah mengambil beberapa langkah untuk
mencegah kerumunan akibat banyaknya warga masyarakat yang datang.
Langkah itu dengan menambah personil tim vaksinator, memperpanjang jam
operasional layanan vaksinasi, dan menerapkan kuota vaksinasi harian yang
dilengkapi dengan nomor pendaftaran.
Namun demikian, masih terjadi peningkatan jumlah warga masyarakat yang datang
ke tempat vaksinasi sehingga terjadi kerumunan.
“Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini,” kata mantan
Kalaksa BPBD Provinsi Bali ini. Untuk mencegah terulangnya kejadian/situasi
yang kurang nyaman ini, maka atas arahan Gubernur Bali I Wayan Koster,pihaknya
mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
“Layanan vaksinasi di wantilan DPRD Provinsi Bali dan Gedung Nari Graha kami
hentikan sementara sambil kami membuat sistem layanan vaksinasi yang lebih
nyaman dan sesuai dengan protokol kesehatan,” katanya.
Pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Denpasar untuk terus
membuka layanan vaksinasi di fasilitas kesehatan (Klinik, Puskesmas dan Rumah
Sakit), serta mengaktifkan kembali layanan vaksinasi berbasis banjar.
“Kami menghimbau kepada masyarakat yang belum vaksin untuk datang ke fasilitas
kesehatan terdekat. Kami juga mohon fasilitas kesehatan dapat memberikan
pelayanan terbaik kepada masyarakat,” harapnya. (rhm)
