Presiden Jokowi Ingin Aksi Nyata G20 Atasi Perubahan Iklim

Presiden Joko Widodo ketika berbicara dalam KTT G20 sesi II dengan topik perubahan iklim, energi dan lingkungan hidup di La Nuvola, Roma, Italia, Minggu, 31 Oktober 2021./Dok. Biro Pers Setpres

Roma– Presiden Joko Widodo menginginkan aksi nyata dari G20 dalam mengatasi perubahan iklim dan lingkungan hidup di dunia.

Menurutnya, penanganan
perubahan iklim dan lingkungan hidup, hanya bisa dilakukan dengan
bekerja sama dalam tindakan nyata.

“Bukan saling menyalahkan,” tegas Presiden Joko Widodo ketika berbicara dalam KTT G20 sesi
II dengan topik perubahan iklim, energi dan lingkungan hidup di La
Nuvola, Roma, Italia, Minggu, 31 Oktober 2021.

Untuk itu, Indonesia
ingin G20 memberikan contoh, Indonesia ingin G20 memimpin dunia, dalam
bekerja sama mengatasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan secara
berkelanjutan dengan tindakan nyata.

G20 harus menjadi katalisator
pemulihan hijau dan memastikan tidak ada satu pihak pun yang
tertinggal. 

Lanjut, Jokowi, penanganan perubahan iklim harus diletakkan dalam kerangka besar pembangunan berkelanjutan.

Bahkan,
penanganan perubahan iklim harus bergerak maju seiring
dengan penanganan berbagai tantangan global lainnya seperti pengentasan
kemiskinan dan pencapaian target SDGs.

Kepala Negara memahami, sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia
memiliki arti strategis dalam menangani perubahan iklim. 

Posisi
strategis tersebut kami gunakan untuk berkontribusi. Deforestasi di
Indonesia dapat ditekan ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir.
Indonesia telah melakukan rehabilitasi 3 juta hektar critical land
pada 2010-2019,” kata Presiden Jokowi dikutip dari keterangan tertulis.

Indonesia telah menargetkan _Net
Sink Carbon_ untuk sektor lahan dan hutan selambat-lambatnya tahun 2030
dan “Net Zero” di tahun 2060 atau lebih cepat. 

Kawasan Net Zero mulai
dikembangkan termasuk pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan
Utara seluas 13.200 hektar, yang menggunakan energi baru terbarukan dan
menghasilkan green product. 

Tata kelola yang baik
di tingkat global untuk penerapan _carbon pricing_ perlu segera agar
sesuai dengan tujuan Persetujuan Paris dan memberikan insentif bagi
partisipasi swasta dengan memperhatikan kapabilitas dan kondisi tiap
negara. 

“Saat ini Indonesia sedang dalam tahap akhir penyelesaian
regulasi mengenai _carbon pricing_ untuk mendukung pemenuhan komitmen
target NDCs,” tuturnya.

Pada pidato di
depan Sidang Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu, Presiden mengingatkan
pentingnya mengenai pemberdayaan negara berkembang untuk melakukan
transisi energi dan mendorong inovasi teknologi untuk membangun ekonomi
dunia yang berkelanjutan. 

“Saya ingin berikan
perhatian besar terhadap teknologi-teknologi yang dapat ditawarkan
negara G20 bagi negara berkembang dalam transisi energi,” ucap mantan Wali Kota Solo itu.

Pada saat
presidensi Indonesia di forum G20 nanti, Presiden berharap akan terdapat
sebuah platform yang dapat kita tawarkan melalui kemitraan global dan
dukungan pendanaan internasional bagi transisi energi. 

“Kita
perlu pastikan bahwa transisi ke energi baru terbarukan berjalan
seiringan dengan prinsip _energy security, accessibility, and
affordability,” tutupnya. (rhm)