 |
| Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, pada 25 Agustus 2021/Dok. Biro Pers Setpres. |
Jakarta– Presiden
Joko Widodo menginstruksikan KUR harus
dimanfaatkan untuk peningkatan nilai tambah pascapanen, seperti
dalam pengadaan RMU (rice milling unit) sehingga KUR semakin dirasakan
manfaatnya bagi petani.
Karena itu, Kepala Negara menginstruksikan jajarannya untuk memperkuat
pendampingan bagi petani dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan
produktivitas petani.
Dia juga meminta jajarannya untuk dapat mengembangkan
komoditas ekspor bidang pertanian dan menyempurnakan skema penyaluran
Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Hal itu bertujuan untuk terus meningkatkan
nilai tambah dan pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia,” ungkapnya saat memberikan arahan
dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun
2021 di Istana Negara, Jakarta, (25/8/2021).
Pada semester pertama tahun 2021, dari Januari sampai Juni 2021,
ekspor sektor pertanian mencapai Rp282 triliun atau USD1,95 miliar.
(Naik) 14,05 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2020 yaitu
sebesar Rp247 triliun atau USD1,71 milia.
Masih banyak potensi komoditas ekspor produk
holtikultura yang dapat dikembangkan dan dapat memberikan nilai tambah
bagi para petani, seperti porang, sarang burung walet, dan edamame.
Ia melihat di lapangan, porang
betul-betul saya gerak, ke depan sangat menjanjikan, pasarnya masih
sangat besar.
“Tetapi saya titip agar komoditas porang ini didorong untuk
sampai bisa menghasilkan barang jadi, baik berupa kosmetik, berupa
beras, atau makanan lainnya” ucapnya.
Ia menegaskan, sektor pertanian dapat memiliki kontribusi yang
semakin besar dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Oleh karena
itu, pengembangan di sektor pertanian harus dihadapi dengan serius.
“Kita
harus serius menggarap ini, bukan hanya untuk meningkatkan nilai tukar
petani dan kesejahteraan petani, tetapi untuk menghasilkan sebuah
lompatan, sehingga sektor pertanian memiliki kontribusi yang semakin
besar dalam mengerakkan mesin pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.
Kelembagaan petani dalam model klaster perlu
diperkuat dan akses pemasaran melalui kemitraan dengan industri perlu
diperluas.
“Badan Usaha Milik Petani (BUMP), baik
koperasi atau BUMDes juga perlu dikembangkan sehingga nilai tambah dari
pascapanen ini terus bisa ditingkatkan,” tuturnya.
Pemerintah akan terus
menyempurnakan skema penyaluran KUR, terutama KUR pertanian yang
dianggarkan sebesar Rp70 triliun pada tahun 2021 dari total KUR
keseluruhan sebesar Rp253 triliun. “Saya minta juga kepada para
menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk memperkuat pendampingan
bagi petani. Manfaatkan teknologi termasuk platform digital untuk
mendorong peningkatan produktivitas petani dan memotong panjangnya mata
rantai pemasaran UMKM pangan,” tandasnya.(rhm)
