Presiden Jokowi Ungkap Ada 4,5 Juta PMI Ilegal

Jakarta– Presiden Joko Widodo memperkirakan saat ini total Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri mencapai 9 juta orang separuhnya bekerja tidak memiliki legalitas atau Ilegal.

“Tetapi baru setengah dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal secara hukum,” ungkapnya saat Presiden Joko Widodo melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema government to government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin, 17 Oktober 2022.

Melihat kondisi tersebut, Presiden pun mendorong BP2MI terus bekerja keras mencatat seluruh PMI di luar negeri guna mengurangi adanya pekerja migran melalui jalur ilegal.

“Inilah yang saya tugaskan sejak 2,5 tahun yang lalu kepada Pak Benny Rhamdani agar itu terus dipangkas, dikurangi, dan segera bisa dihilangkan,” tegas mantan Wali Kota Solo itu.

Lanjut Jokowi, semua pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di mana bekerja Sebab, hal ini menyangkut perlindungan, menyangkut keselamatan semuanya.

Dengan pelepasan tersebut Presiden Jokowi mengaku senang karena PMI yang diberangkatkan merupakan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat tinggi.

Dia melihat semangat para PMI betul-betul sebuah semangat yang optimistis. Hal itu membuat Jokowi senang karena mereka sudah disiapkan dengan berbagai pembekalan.

Banyaknya permintaan PMI melalui skema lain seperti private to private dan _business to business. juga membuat Kepala Negara merasa senang.

Karenanya, presiden meminta kementerian/lembaga terkait, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk menyiapkan permintaan tersebut sehingga tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan baik.

Dengan semakin banyak lagi private-to-private,tentu mengembirakan, juga B2B yang permintaannya juga banyak.

Seerti welder, ngelas, ada permintaan 1.800 (orang) yang juga harus disiapkan dengan sebuah keterampilan yang baik.

Jadi, Jokowi berperan bahwa semua itu menjadi i tugas besar Menaker dan Kepala BP2MI sehingga betul-betul pekerja-pekerja terampil dengan skill tinggi. ***