 |
| Presiden Joko Widodo/Biro Pers Setpres |
Bogor – Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus
dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan
negara.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya
menanggapi peristiwa yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini, yaitu
tewasnya 4 orang warga Sigi dan 6 orang anggota Front Pembela Islam (FPI).
Presiden menegaskan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi para penegak hukum
untuk menegakkan hukum tersebut secara adil.
“Saya tegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum harus dipatuhi dan
ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan
bangsa dan negara,” ujar Presiden Joko Widodo usai berolah raga sepeda di
Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (13/12/2020).
Sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara
tegas dan adil. Aparat hukum dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya.
Berdasarkan hal itu, masyarakat tidak diperbolehkan untuk bertindak
semena-mena dan melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan masyarakat,
apalagi bila perbuatannya itu sampai membahayakan bangsa dan negara.
Aparat hukum juga tidak boleh gentar dan mundur sedikitpun dalam melakukan
penegakan.
Presiden mengingatkan aparat penegak hukum pun harus mengikuti aturan hukum,
melindungi hak asasi manusia, dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan
terukur.
“Jika terdapat perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum, saya minta
agar gunakan mekanisme hukum,” sambungnya. Mekanisme hukum telah mengatur
sejumlah prosedur hingga proses peradilan dengan keputusannya yang harus
dihargai.
Apabila memerlukan keterlibatan lembaga independen, maka Indonesia juga
memiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di mana masyarakat dapat
menyampaikan pengaduannya.
“Kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita,
menjaga fondasi bagi kemajuan Indonesia,” tutupnya. (riz)
