Yogyakarta – Meski belum menerima informasi lanjutan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai Senin 6 Januari 2025 namun Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta DIY telah menyiapkan anggaran Rp42 miliar untuk mendukung program nasional itu.
Sejauh ini Pemda DY justru belum menerima informasi lanjutan terkait program nasional tersebut sebagaimana disampaikan Kepala Bappeda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti dalam jumpa pers dikantornya, Senin 6 Januari 2025.
Menurutnya, bisa jadi informasi yang ada, SP Satuan Pelayanan yang melibatkan TNI Polri ya untuk terlibat di dalam suplai dari bahan pangan.
Hanya saja, secara teknis untuk program ini yang berkaitan dengan pusat, pihaknya belum menerima.
“Termasuk di DIY dimana saja juga kami mungkin belum terinfokan dengan itu,” katanya menegaskan.
Ni Made Dwipanti Indrayanti menjelaskan, Pemda DIY telah menyiapkan anggaran sebanyak Rp42 miliar rupiah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jumlah itu telah tertulis melalui pedoman penyusunan APBD 2025, yang dimana memang diminta Pemerintah Pusat ada kontribusi dari daerah untuk dapat ikut serta di dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Untuk DIY secara hitungan itu sedang (kemampuan keuangannya), sehingga kontribusinya 2,5 dari PAD.
Dana sebesar Rp42 miliar itu istilahnya di dinas pendidikan, harus ada posnya.
“Kemudian untuk teknisnya memang belum ada juklak-juklis dari pusat untuk pelaksanaan di daerah,” jelasnya.
Wilayah di DIY, sebelumnya yang menjadi pilot project MBG ini adalah Kabupaten Kulon Progo.
Sepengetahuannya, masih pilot project program MBG didi Kulon Progo.
“Tapi kalau untuk kemudian per 6 Januari ini untuk DIY ini kami belum terinfokan secara detail ya (datanya dimana saja),” katanya.
Pelaksanaan MBG serentak di DIY sendiri terdapat 3 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).
“Ada 3 SPPG di DIY, kalau menurut informasi diawal bahwa satuan pelayanan ini dari sisi penanggung-jawab ada 40 orang melayani 3000-an penerima,” sebutnya.
Pihaknya mengklaim, tiga SPPG tersebut sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.
“Yang tiga SPPG tadi koordinasikan langsung ke pusat. Termasuk ini sudah ke dinas kesehatan, karena kan untuk menjaga jaminan higienis juga,” tuturnya.
Pihaknya masih menunggu arahan lebih rinci program MBG tersebut.
“Karena program ini kan baru awalan. Jadi mungkin akan ada evaluasi sejauh mana implementasi dari program ini,” imbuhnya. ***
