Psikolog UMY: Klaim Indonesia Paling Bahagia Perlu Dikaji Ulang

Psikolog RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, Mufliha Fahmi menegaskan indikator kebahagiaan di pemeringkatan internasional tidak sepenuhnya mencerminkan kebahagiaan individu.

27 Februari 2026, 23:46 WIB

Yogyakarta – Klaim Indonesia sebagai salah satu negara paling bahagia di dunia dinilai perlu dikaji lebih kritis.

Psikolog RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, Mufliha Fahmi, M.Psi., menegaskan indikator kebahagiaan dalam pemeringkatan internasional tidak sepenuhnya mencerminkan kebahagiaan individu, melainkan konsep flourishing yang lebih luas.

Flourishing tidak sama dengan kebahagiaan. Kebahagiaan hanya sebagian dari kebermaknaan hidup.

“Flourishing mencakup relasi sosial, makna hidup, tujuan, hingga kontribusi individu dalam masyarakat,” ujar Mufliha dalam Pengajian Ramadan 1447 H di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rabu (25/2/2026).

Menurutnya, Indonesia memang memiliki skor tinggi dalam dimensi nonmaterial seperti makna hidup, relasi sosial, dan religiositas.

Namun, pada indikator kepuasan finansial, kesehatan fisik, dan kesehatan mental, nilainya relatif rendah. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara persepsi kebahagiaan kolektif dan realitas kesejahteraan psikologis masyarakat.

Fenomena tersebut semakin nyata terlihat di media sosial, terutama di kalangan generasi muda dan pekerja, yang kerap mengekspresikan ketidakbahagiaan mereka.

“Ini bukan sekadar keluhan emosional, tetapi bentuk kebutuhan akan validasi sosial dan ruang aman untuk mengekspresikan tekanan psikologis,” tambahnya.

Mufliha juga menyoroti data kasus bunuh diri di Kabupaten Sleman yang masih menjadi perhatian serius.

Hingga Februari 2026, tercatat empat hingga lima kasus, lebih dari separuh total kasus sepanjang 2025.

“Padahal ini baru bulan Februari, belum genap satu tahun. Artinya, ada persoalan kesejahteraan psikologis yang tidak bisa diabaikan,” jelasnya.

Meski demikian, ia menekankan bahwa kebahagiaan individu tidak sepenuhnya bergantung pada situasi politik atau kebijakan negara.

Masyarakat, kata Mufliha, perlu membangun ketahanan psikologis melalui penerimaan diri, pengelolaan emosi, serta upaya aktif menghadapi tantangan hidup.

Ia juga merujuk pemikiran filsuf Al-Farabi mengenai pentingnya keseimbangan antara kebahagiaan individu dan sosial, yang menjadi tanggung jawab bersama, termasuk para pemimpin dan otoritas moral.

Kebahagiaan bukan berarti tidak ada kesedihan atau kekecewaan.

Kebahagiaan adalah bagaimana kita merespons keadaan tanpa menyerahkan kendali batin sepenuhnya pada situasi eksternal,” pungkasnya.***

Berita Lainnya

Terkini