Puluhan Anak Difabel Tertolak PPDB Jalur Disabilitas di Yogyakarta, SIGAP Lakukan Edukasi

Yogyakarta – 39 siswa difabel di Kota Yogyakarta dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 tengah diedukasi Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB).

Edukasi SIGAB dilakukan dengan mengunjungi kantor Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk melakukan advokasi atas kasus tertanggungnya puluhan anak difabel.

Berdasar kuota masuk PPDB Tahun 2024 Kota Yogyakarta sebanyak 173 kursi, jumlah pendaftar mencapai 179 calon siswa. Dari total kuota yang disediakan, terdapat 33 kuota tidak lengkap yang tersebar di beberapa sekolah.

Disampaikan Program Officer SIGAB, Ninik Heca, hingga saat ini terdapat beberapa orang tua siswa yang telah menyampaikan dan dilakukan advokasi atas nasib putra-putrinya yang kemudian dijadkan sebagai landasan pelaporan ke ORI DIY.

Pihaknya belum menyampaikan semua dari 39 siswa yang ditolak Sistem PPDB Online Jalur Afirmasi Disabilitas tersebut dilakukan pendampingan.

“Kami belum bisa sampaikan (semua siswa disabilitas yang tertolak PPDB) yang kami dampingi” jelasnya kepada wartawan Kantor ORI DIY, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY Selasa 9 Juli 2024.

Pada intinya adalah laporan dari wali siswa, dengan pendampingan ini diharapkannya dari ORI DIY dapat diterima di SMP Negeri di Yogyakarta.

Telah dilakukan kontak dengan beberapa murid wali dari siswa penyandang disabilitas yang ditolak.

Ninik Heca menyampaikan 3 hal baru yang disebutnya telah terlanjur mengubah pilihan untuk masuk ke sekolah swasta.

Kepindahan beberapa siswa ke sekolah swasta disebutnya untuk mengurangi berbagai dampak yang terjadi kepada calon siswa difabel yang tertolak masuk ke SMP Negeri.

Meski orang tua menyebutnya harus menerima dengan konsekuensi membayar biaya yang tinggi.

Artinyq, pemerintah memang telah memberikan keringanan, namun masih jauh dari layak melalui Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) sebesar Rp4 juta kepada siswa disabilitas yang tercakup dalam PPDB.

“Kemarin informasi dari ULD kalau swasta membantu JPD yang 4 juta, tapi per tahun, sedangkan di swasta rata-rata masuknya juga mahal, dan untuk masuknya dalam satu tahun masih cukup berat,” kata Ninik Heca.

Ditengarai, sulitnya PPDB terutama jalur afirmasi disabilitas ditengarai adanya perubahan yang terjadi dengan adanya sistem daring yang memberikan batasan hanya tiga pilihan sekolah.

Sedangkan tahun sebelumnya jalur tersebut sepenuhnya masih menggunakan sistem offline yang didampingi oleh ULD Disdikpora Kota Yogyakarta tanpa adanya batasan pilihan sekolah.

Berdasar sistem ada 39 siswa terlempar dari PPDB SMP negeri, kendala akses itu juga sebagian orang tua tidak cukup paham, karena prosesnya tidak seperti itu (offline), keterima di negeri sebelumnya juga didampingi oleh ULD

Lanjut dia, jika semuanya terpenuhi (173 kuota dari 179 pendaftar) kemungkinan hanya 6 siswa yang tidak masuk ke SMP negeri, sedangkan ada 39 yang terlempar ada 33 yang masih kosong.

Dirinya mengharapkan, agar calon siswa yang tidak lolos PPDB Jalur disabilitas dapat dimasukkan ke dalam sisa kuota yang masih ada.

Pasalnya, masih banyak sekali kekurangan dalam sistem tersebut seperti kurangnya informasi yang masuk kepada wali murid.

Kalau ULD katanya masih katanya sampai tanggal 9, seharusnya dikembalikan sistemnya harusnya ada afirmasi untuk siswa difabel, tidak bisa disamakan prosesnya  dengan yang reguler, ada hal yang perlu dipertimbangakan. khusus

Menyikapi Hal tersebut, pihaknya menyampaikan, dengan kondisi terpaksa melalui JPD yang diberikan kepada siswa yang pindah ke sekolah swasta agar kedepan nilainya dapat dinaikkan dari Rp4 juta.

Dengan JPD Rp4 juta yang dibagi Rp1 juta untuk kebutuhan siswa dan Rp3 juta untuk keperluan sekolah disebutnya masih menjadi beban, karena orang tua harus membayar kebutuhan lainya yang tergolong tinggi.

“Kami berharap (JPD) bisa dinaikkan, sehingga siswa yang sudah terlanjur masuk swasta dapat diringankan, tidak keberatan,” katanya.

Dicontohkan, nanti  dari sekolah yang swasta itu tidak ada tuntutan lagi ini lebih dari 3 juta setahun, jadi cukup 3 itu. Kalau memang dari swasta akan disamakan (biaya) dengan siswa yang lain, kemungkinan lebih dari Rp3 juta per tahun. Harapannya ada kebijakan Pemerintah dapat menaikkan JPD nya itu,”terangnya.

Tim Pemantau PPDB ORI DIY, Chasidin menyampaikan jika pihaknya menerima laporan jika masih ada sisa kuota yang kosong di beberapa SMP Negeri di Kota Yogyakarta dalam PPDB Tahun ini.

Pihaknya mengaku akan menindaklanjuti mekanisme PPDB tersebut yang berbeda dari tahun sebelumnya.

Dirinya menyampaikan jika akses PPDB masih dibuka untuk memenuhi kuota yang tersedia melalui jalur radius.

Masih ada peluang sebelum tanggal 9, kalau masih belum penuh, bisa diakses. Mestinya jangan sampai dilempar ke radius karena dianggap tidak ada disabilitas yang mendaftar,” terang Chasidin.

Dengan melihat kondisi PPDB tahun ini, maka akan dilakukan pencatatan untuk evaluasi tahun depan.***