Putri Koster Tanggapi Wacana Dewan Kesenian Bali: Dorong Sinergi dan Kejelasan Tupoksi

Denpasar – Wacana pembentukan Dewan Kesenian Bali yang dilontarkan oleh Rektor ISI Denpasar, Prof. Dr. Wayan “Kun” Adnyana, mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan.

Seniman multitalenta sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ni Putu Putri Suastini Koster, turut menyampaikan pandangannya terkait urgensi serta tantangan di balik kemunculan lembaga baru tersebut.

Dalam pandangannya, Putri Koster menekankan indikator kesejahteraan seniman tidak boleh menggerus idealisme dalam berkarya.

Menurutnya, seniman Bali harus tetap berpijak pada ide-ide otentik. Ia mengingatkan agar peningkatan taraf hidup jangan sampai membuat kreativitas meredup.

Harapannya, seniman Bali tetap pada karya-karyanya yang berlandaskan ide otentik dan idealisme.

“Jika seseorang berhenti berkarya saat sudah sejahtera, itu sebenarnya belum mencapai tataran kesejahteraan yang hakiki,” ujarnya usai membuka pameran lukisan bertajuk ‘Tutur Ayu” di Griya Santrian Art Gallery, Sanur, Denpasar, mulai 6 Maret hingga 30 April 2026.

Ia memberikan perumpamaan lembaga pengayom harus mampu menjadi wadah yang terus “meletupkan” semangat kreativitas, bahkan ketika seniman telah mencapai kesuksesan materi.

Menanggapi struktur kelembagaan, Putri Koster menyoroti peran Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan (Listibiya) yang sudah ada.

Selama ini, Listibiya telah berperan dalam memberikan standardisasi atau semacam “Pramana Patra Budaya” (sertifikasi) bagi grup-grup kesenian di Bali.

Ia menekankan pentingnya penguatan fungsi lembaga tersebut, terutama dalam menjalin kerja sama dengan sektor pariwisata.

Mengingat banyaknya hotel dan akomodasi wisata yang menggunakan jasa kesenian, sinergi antara Dinas Pariwisata, organisasi pariwisata, dan Listibiya menjadi krusial untuk menentukan kriteria dan standar kualitas penampilan.

Terkait kehadiran Dewan Kesenian Bali, Putri Koster menilai munculnya organisasi baru adalah hal yang positif selama memiliki batasan tugas (tupoksi) yang jelas.

Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi dengan lembaga yang sudah ada, seperti Lembaga Kebudayaan Bali (LKB) maupun Listibiya.

“Bagus muncul organisasi baru, tetapi batasan tugasnya harus jelas agar tidak tumpang tindih. Jika bersinergi dengan batasan yang tepat, kita bisa mewujudkan situasi kondisi (ekosistem seni) yang diinginkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, Dewan Kesenian diharapkan mampu merangkul aspek-aspek kesenian yang mungkin belum terakomodasi sepenuhnya oleh lembaga-lembaga yang sudah ada saat ini.

Mengingat luasnya cakupan kebudayaan, keberadaan bidang seni yang spesifik dan terorganisir dengan baik akan menjadi kekuatan baru bagi kemajuan kesenian di Pulau Dewata.***