Kabarnusa.com – Jakarta, Dalam kampanye pencapresannya, Jokowi pernah mengumbandangkan independensinya terhadap kebijakan yang akan diambil jika menjadi presiden. Belum genap usia 1 tahun masa jabatan sebagai presiden, ternyata hal itu sangatlah berat. Ini dikarenakan adanya beberapa kelompok penyandera. Siapakah mereka?
Didalam sebuah kesempatan, Hanta Yudha selaku Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute menguraikan, “Ada beberapa kelompok kepentingan, KIH (Koalisi Indonesia Hebat), bisnis kelompok kepentingan, ormas, KMP (Koalisi Merah Putih), Wapres dimana ada potensi disharmonisasi, dan partainya sendiri (PDIP),”.
Hanta yang saat ditemui sedang berada ditengah diskusi (Jakarta Pusat) tersebut juga menambahkan bahwa meski Presiden memiliki hak prerogatif, namun pada kenyataannya, Jokowi tetap tidak bisa mengabaikan kelompok-kelompok kepentingan itu. “Ketika dalam kampanye Jokowi bilang itu pagar politik yang tidak bisa menyanderanya, tapi dalam realitas sulit dilakukan,”.
“Presiden harus mendengar aspirasi publik, dan juga mengakomodasi aspirasi berbagai kelompok itu. Namun, hal tersebut adalah sesuatu yang wajar dan bukan aib dalam dunia politik. Kalau ada anomali politik, misalnya keinginan yang berbeda antara publik dan kelompok, itu yang jadi ujian cukup berat”, jelasnya seperti di kutip Republika.
“Untuk mengatasi permasalahan kepentingan tersebut, Jokowi harus dibantu oleh tim negosiasi dan komunikasi politik yang mumpuni, salah satunya adalah para menteri di tim Kabinet Kerja Jokowi. Itu dari segi internal untuk komunikasi dengan paling tidak lima kelompok tadi. Itu tidak mungkin Jokowi bisa hadapi sendiri,” tutupnya. (ar)