KabarNusa.com – Presiden terpilih Joko Widodo mulai mendapat tekanan dari banyak pihak mulai relawan, pengusaha hingga purnawirawan tentara untuk memasukkan beberapa nama dalam kabinet mendatang.
Banyaknya masyarakat yang mengusulkan nama-nama masuk kabinet di pemerintahan Jokowi-JK, dinilai wajar hanya saja, jangan pernah memaksakan kehendak, agar usulan namanya dapat diterima menjadi menteri.
“Jika sejalan dan sevisi, kabinet bisa langsung bergerak, jadi biarlah Jokowi yang menentukan. Jangan paksakan kehendak dan jangan minta balas budi,” kata juru bicara alumni Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia (FIS UI) UI’78, Asri Hadi, di Jakarta Jumat (5/9/2014).
Ia mengatakan akhir-akhir ini banyak pihak yang memaksakan kehendaknya pada presiden terpilih Jokowi untuk memasukkan nama-nama tertentu ke kabinet.
Pihak-pihak ini antara lain dari partai politik, relawan, pengusaha, hingga purnawirawan tentara.
Karena itu, pihaknya mengingatkan masyarakat,jangan memaksakan kehendak, karena itu sepenuhynya hak prerogatif presiden.
Dalam kaitan itu pula, pihaknya Alumni FIS UI’78 bekerja sama dengan Jokowi Center menggelar acara sarasehan tentang kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Jokowi Center, Jakarta,
Sarasehan bertajuk “Susunan Kabinet Adalah Hak Prerogatif Presiden” ini, ingin mengingatkan semua pihak untuk tak ikut campur dalam penentuan kabinet Jokowi-JK.
Sarasehan yang akan berlangsung hari ini menghadirkan pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti, sosiolog Paulus Wirutomo, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eva Kusuma Sundari, wartawan senior Budi Shambazy dan Don Bosco Selamun, serta CEO grup perusahaan kosmetik Mustika Ratu, Puteri Kuswisnuwardani.
Sarasehan ini dimaksudkan, menekankan pada masyarakat bahwa sebagai pasangan presiden-wakil presiden yang dipilih rakyat.
“Jokowi-JK berhak memilih orang-orang yang duduk di kabinet sesuai dengan visi dan misi mereka,” tutupnya dikutip Antara. (nar)