Yogyakarta – Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta Sugeng memberikan apresiasi adanya kreativitas baru dari warganya yang telah sukses membangun lahan pertanian ditengah sempitnya lahan tengah-tengah kota.
Pasalnya, jarang warga Kota Yogyakarta yang bisa memanfaatkan kondisi tersebut. Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta, Sugeng menyampaikan itu saat kunjungannya ke lokasi bernama Tegal Anggur Tompeyan, pada Jumat 30 Agustus 2024.
Lantaran inovasi inilah kata Sugeng, Tompeyan dapat dijadikan percontohan di wilayah lain.
Bagaimana masyarakat bisa mengoptimalkan sejengkal lahan yang dimiliki untuk bertani. Karena selama manusia hidup, butuh pertanian sehingga pertanian ini tidak boleh mati.
“Gizi kita, kalori kita ini dari pangan,” kata Sugeng kepada wartawan.
Kata Sugeng, tidak ada lagi alasan lain bagi warganya yang ingin bertani meski keterbatasan lahan. Kemudian, pihaknya menyarankan sebelum memulai bertani dalam kondisi lahan yang sempit harus disesuaikan dengan tanaman
Menurutnya, tidak ada lagi alasan untuk tidak bertani, yang penting bagaimana niat untuk bisa bertani tinggal, warga menyesuaikan dengan kondisi lahan disesuaikan dengan tanamannya.
Meski memiliki lahan sempit, pihaknya yakin warga telaten mengoptimalkan potensi akan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
Tentunya jika lahan sempit pilihlah dengan tanaman-tanaman yang ramah dengan lingkungan sempit dengan hasil mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan ini bisa memberikan dampak bagi warga.
Pihaknya juga menilai, apabila dikonversi dengan kabupaten lain, menurutnya produk pertanian Kota Jogja sendiri tidak akan kalah produk-produk di kabupaten lainnya.
Mau enggak mau kalau di Kota Jogja ya bicaranya itu, kalau menanam seperti kabupaten yang lahannya luas tidak mungkin. Jadi, istilah orang Jawa, nek wis kepepet kudu metu akale (orang Jawa kalau mepet harus keluar akala/inovasinya).
“Jadi kita akali lahan sempit ini supaya masyarakat tetep berkarya, ini bisa diawali dari hobi menjadi satu bentuk tambahan untuk memperkuat ekonomi keluarga,” sambung Sugeng.
Untuk meningkatkan potensi pertanian di Kota Yogyakarta, masyarakat agar menerapkan sistem hilirisasi.
Pemerintah tetap mendorong untuk membantu budidaya tapi warga kota juga harus bisa menangkap hilirisasi, maksudnya produk-produknya boleh dari kabupaten tapi kreativitas untuk produknya itu di kota, kenapa ?
“Karena tadi, kita kan punya keterbatasan, tapi kota punya kemenangan dekat dengan pasar. Jadi kota harus menghasilkan sesuatu yang unik sesuatu yang lain dari yang lain atau out of the box,” pesannya.
Di Kota harus hilirisasi dan pertanian yang presisi atau pertanian yang mempunyai keunggulan kompetitif dan warga kota harus kreatif agar bisa menghasilkan produk dengan nilai lebih.
Soal modal, masyarakat agar melakukan aktivitas bertani, pihaknya berpesan harus ada kemauan bertani bertani terlebih dahulu.
Diakuinya, selama ini justru kadang petani belum/tidak ada modal, yang penting kemauan dulu tapi memang pertanyaan soal pendanaan betul dalam membesarkan usaha masih perlu modal.
“Jadi permodalan ini bisa diakses dari manapun,” katanya menegaskan.
Kemudian, Pemerintah setempat membantu masyarakat lewat program pemberdayaan salah satunya pengembangan lorong sayur.
Langkah dinas pertanian. memiliki program pemberdayaan masyarakat terhadap lahan sempit, misalnya pengembangan lorong sayur. Jadi kami pun berada di balik masyarakat.
Masyarakat juga harus pandai mencari akses pihak ketiga untuk melancarkan inovasi pertanian nantinya itu. Bisa dekati pihak swasta dan perhotelan (ini namanya social cost responsibility).
“Kemudian siasatnya, mereka (pihak ketiga) dibawa ke Tompeyan karena Tompeyan sudah dibuktikan adanya kampung pertanian ini,” saran dia.
Diingatkan, jangan tiba-tiba minta modal. Harus dibuktikan dulu seperti di Tompeyan ini, kalau sudah terbukti teman-teman yang mau kasih modal pasti welcome, Jadi, tunjukkan karya dulu
Pemkot Yogyakarta tetap akan mendampingi masyarakat dalam mengelola aktivitas pertanian.
Peran pemerintah akan tetap mendampingi masyarakat dari hulu sampai Hilir. Kan kalau bicara pertanian, jangan pernah punya pendapat bahwa ini hanya kewajibannya dinas pertanian.
“Tapi bagaimana masyarakat juga ada akses permodalan masyarakat itu sendiri untuk memajukan pertanian,” demikian Sugeng. ***
