Yogyakarta – Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti pola seleksi kepemimpinan di Indonesia yang menurutnya lebih banyak melahirkan “dealer kekuasaan” ketimbang pemimpin berintegritas.
Hal itu ia sampaikan dalam forum *Public Lecture Series 002* yang digelar komunitas Pandu Negeri di Embung Giwangan, Yogyakarta, Senin (16/2/2026).
Di hadapan ratusan mahasiswa, Rocky menilai ukuran elektabilitas yang kerap dijadikan patokan utama dalam kontestasi politik tidak cukup untuk menilai kualitas calon pemimpin. Ia memperkenalkan dua parameter lain, yakni *ethicability* dan *intellectuality*, yang menurutnya lebih relevan. “Elektabilitas itu angka, bisa diproduksi bahkan dibeli. Tapi *ethicability* menyangkut integritas, tidak bisa direkayasa lewat panggung hiburan atau survei,” ujarnya.
Rocky menekankan kampus sebagai ruang uji yang sesungguhnya bagi calon pemimpin. Forum akademik, menurutnya, lebih tepat untuk mengukur kapasitas berpikir dan ketangguhan argumentasi dibandingkan sekadar popularitas. Ia juga mengkritik kecenderungan kandidat yang lebih mengandalkan pencitraan ketimbang gagasan, menyebut fenomena itu sebagai gejala politik transaksional.
Dalam kesempatan tersebut, Rocky turut menyinggung kondisi pendidikan tinggi di Indonesia. Ia menyebut adanya paradoks antara meningkatnya jumlah lulusan bergelar tinggi dengan minimnya kontribusi nilai dan daya kritis dalam tata kelola negara. “Kita mengalami surplus ijazah, tapi defisit nilai,” katanya.
Rocky mengingatkan agar kampus tidak kehilangan perannya sebagai benteng kritik. Menurutnya, kualitas etik dan intelektual calon pemimpin harus lebih dulu dipastikan sebelum berbicara soal peluang menang dalam surveia
“Pertahanan akademik jangan kalah oleh rayuan kekuasaan. Kalau kampus tunduk, siapa lagi yang menjaga akal sehat publik?” tegasnya.
Senada dengan Rocky, Guru Besar Prof. Sugeng Bayu Wahyono yang hadir sebagai penanggap menekankan pentingnya figur pemimpin yang mampu melampaui kepentingan partai maupun lingkaran keluarga.
Dia menilai tanpa adanya “ujian keras” di ruang intelektual seperti kampus, Indonesia berisiko terus terjebak dalam siklus kepemimpinan transaksional.***
