Imigrasi Ngurah Rai Gelar Layanan Paspor Merdeka, Fokus pada Inovasi dan Aksesibilitas
25 Agustus 2025,
14:55
WIB
 |
| Jero Wacik resmikan listrik pedesaan di Kecamatan Seririt, Buleleng (Foto:KabarNusa) |
KabarNusa.com, Buleleng- Pemerintah lewat kementrian Energi Sumber Daya Mineral ESDM mengalokasikan anggaran mencapai Rp Rp83,5 Triliun untuk pembangunan listrik perdesaan di Provinsi Bali.
Secara nasional, dukungan dana pemerintah untuk program tersebut senilai Rp7,2 Triliun.
Dana yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2013 itu diharapkan dapat untuk membangun jaringan tegangan menengah sepanjang 89,3 kms.
“Untuk jaringan tegangan rendah sepanjang 294 kms dan gardu distribusi 66 buah berkapasitas 3,95NVA,” sebut Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Djarman saat peresmian proyek listrik Perdesaan Provinsi Bali di Desa Sulanyah Kecamatan Seririt, Buleleng Selesa, (18/3/2014).
Juga dibangun instalasi listrik gratis untuk masyarakat tidak mampu sebanyak 577 rumah tangga sasaran.
Menteri ESDM Jero Wacik meresmikan proyek listrik perdesaan didampingi Diirjen Energi Baru dan Terbarukan dan Konversi Energi Rida Maulana.
Program listrik Perdesaan ini menyumbang kontribusi untuk meningkatkan rasio elektrifikasi.
Jero mengungkapkan sampai saat ini belum seluruh desa di Bali bisa tersentuh program perlistrikan desa.
“Untuk Bali sudah 78 persen menilkmati program listrik perdesaan. Tahun kita targetkan meningkat 80 persen,” tegas Jero.
Disebutkan tahun 2012 prosentasi rumah tangga yang teraliri listrik di Indonesia sebesar 76,56 persen dan ditargetkan meningkat 79,3 persen pada tahun 2013.
Hingga akhir Desember 2013 rasio elektrifikasi sudah melampaui target sebesar 80,51 persen.
“Untuk Provinsi Bali terjadi peningkatan rasio elektrifikasi sebesar 3,13 persen dari 74,95 persen meningkat menjadi 78,08 persen,” imbuhnya.
Dia mengharapkan apa yang dicapai itu bisa menjadi contoh bagi proyek lainnya yang tersebar di Tanah Air.
Pasalnya, hal itu dapat memberi tambahan akses jaringan distribusi dan pembangunan listrik hemat dan murah untuk masyarakat kurang mampu yang dapat meningkatkan kesejahteraan. (rma)
