Jakarta – Angin segar bagi jutaan keluarga di Indonesia! Pemerintah akan segera mencairkan bantuan pangan beras senilai total sekitar Rp4,9 triliun sebagai bagian dari program stimulus ekonomi kuartal II tahun 2025.
Dana jumbo ini disiapkan untuk 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh penjuru negeri, mencakup alokasi bulan Juni dan Juli.
Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi, memastikan program ini akan berjalan lebih efisien dan tepat sasaran. Setiap KPM akan menerima 20 kilogram beras sekaligus, yang merupakan jatah untuk dua bulan. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan biaya distribusi dan memastikan bantuan segera sampai ke tangan yang berhak.
“Bantuan pangan dalam bentuk beras ini tentunya sudah disetujui Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam Ratas 2 Juni lalu,” kata Arief di Jakarta pada Minggu (8/6/2025).
“Rencana kita targetkan penyaluran dimulai akhir Juni ini sampai dengan Juli. Nanti Badan Pangan Nasional akan menugaskan Bulog untuk itu.”
Untuk memastikan setiap rupiah dan setiap butir beras sampai ke penerima yang tepat, pemerintah akan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data utama. Ini merupakan upaya meningkatkan akurasi penyaluran.
“Kami nanti menerima data penerima dari DTSEN. Itu data nasional yang dikeluarkan Bappenas dan tentunya cross check di lapangan oleh BPS dan BPKP beserta kementerian lembaga lainnya seperti Kemensos,” jelas Arief. Data terakhir yang telah terverifikasi sudah mencapai 16,5 juta dan diperkirakan akan mencapai 18,3 juta KPM.
Hal ini penting, lanjut dia, karena pesan Presiden Prabowo harus tepat sasaran, tidak boleh missed target.
Estimasi anggaran sekitar Rp4,9 triliun ini dihitung berdasarkan 18,3 juta penerima dikalikan 10 kilogram beras untuk dua bulan, ditambah biaya distribusi. NFA akan bekerja sama dengan berbagai kementerian lembaga, termasuk Satgas Pangan Polri, untuk memastikan pengawasan program berjalan ketat.
“Jadi dipastikan bantuan pangan beras ini menyasar ke kelompok desil 1 sampai 7, sehingga memang masyarakat yang paling perlu dibantu,” kata Arief. Penyaluran akan diprioritaskan untuk daerah-daerah yang jauh seperti Indonesia Timur dan daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan).
Arief menargetkan pada pertengahan Juli mendatang, realisasi bantuan pangan beras minimal telah menyentuh 95 persen.
“Ini karena biasanya ada beberapa daerah yang perlu effort lebih, misalnya Puncak Jaya dan daerah perbatasan. Untuk beberapa tempat, kami sangat membutuhkan dukungan pengawalan TNI dan Polri. Jadi mudah-mudahan program bantuan pangan beras bisa lancar sampai ke masyarakat,” tutup Arief.
Program bantuan pangan ini diharapkan tidak hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, minimal bergerak ke angka 5 persen.
Dengan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog yang saat ini berada di angka lebih dari 4 juta ton, ketersediaan beras untuk program ini terjamin. ***
