Kabarnusa.com – Kalangan anggota DPRD Bali mendesak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenhum dan HAM) Bali, Sulistiono, dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali Bali, Nyoman Putra Surya Atmaja dicopot dari jabatannya karena harus bertanggungjawab atas terjadinya kerusuhan bentrok antar napi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar (Kerobokan).
Sekretaris Komisi I DPRD Bali Dewa Nyoman Rai mengapresiasi pencopotan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kerobokan Kelas II A Kerobokan, Sunarto Bondan, dari jabatannya.
Kata dia, pencopotan Sunarto dilakukan pada Minggu, 20 Desember lalu itu merupakan buntut dari kerusuhan yang terjadi tanggal 17 Desember 2015 yang mengakibatkan dua narapidana tewas dan dua lainnya terluka.
Tidak hanya itu, ditemukannya ratusan senjata tajam, senjata api dan pohon ganja di LP terbesar di Bali memang sudah cukup alasan untuk mencopot Kalapas Kerobokan karena dianggap lalai.
Dewa Rai menilai pihak yang bertanggung jawab atas persoalamln di Lapas Kerobokan tak hanya Kalapas-nya.
Menurutnya, “Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenhum dan HAM) Bali, Sulistiono, dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali Bali, Nyoman Putra Surya Atmaja, juga harus bertanggung jawab.
Dia bahkan mendesak, kedua pejabat penting tersebut dicopot dari jabatannya.
“Mereka itu juga harus dicopot dari jabatannya. Mereka tak bisa ‘cuci tangan’ dari berbagai persoalan di Lapas di Bali,” tegasnya kepada wartawan Selasa (22/12/2015).
Kanwil Kementrian Hukum dan HAM provinsi Bali dinilai gagal membenahi Lapas di Bali. Tak bisa kesalahan itu dibebankan saja kepada Kalapas. Mereka juga harus bertanggung jawab,” katanya.
Ia berharap, petugas Lapas bekerja dengan baik untuk mencegah masuknya senjata tajam, senjata maupun narkoba ke Lapas.
Karena itu, ia mendorong petugas Lapas mengandeng aparat kepolisian untuk melakukan razia rutin di Lapas.
“Saya yakin, jika itu rutin dilakukan, maka tidak akan ditemukan lagi senjata tajam atau senjata api di Lapas,” tutup politikus PDIP itu. (kto)
