Sawah Menyusut, Sleman Tetap Surplus Pangan

Mengantisipasi penyusutan sawah, Dinas Pertanian kini mendorong penguatan pangan lokal melalui konsep mixed farming atau pertanian terpadu,

4 Maret 2026, 22:58 WIB

SlemanLahan pertanian di Kabupaten Sleman terus mengalami penyusutan (3/3). Dari 18.000 hektare sawah pada 2018, kini hanya tersisa sekitar 15.000 hektare.

Tantangan besar ini diakui langsung oleh Plt Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Rofiq Andriyanto, yang menegaskan alih fungsi lahan menjadi pekerjaan rumah serius bagi sektor pertanian.

“Ini menjadi permasalahan karena mau membesarkan sektor pertanian tapi butuh lahan,” ujarnya dalam jumpa pers.

Meski begitu, pemerintah daerah tetap membuka ruang bagi investasi. Rofiq menekankan strategi “menanam ke dalam” agar pertanian tetap berjalan beriringan dengan investasi.

Kabar baiknya, meski lahan sawah berkurang, produksi beras Sleman masih aman.

Pada 2025, produksi mencapai 135 ribu ton, jauh melampaui kebutuhan konsumsi masyarakat yang hanya sekitar 75 ribu ton per tahun. Artinya, Sleman masih surplus hingga 60 ribu ton yang bisa disalurkan ke daerah lain.

Untuk 2026, produksi diprediksi sedikit menurun menjadi 132 ribu ton, namun tetap cukup untuk memenuhi kebutuhan lokal. “Artinya, dari sisi pangan pokok dan beras kita aman, insya Allah,” tegas Rofiq.

Mengantisipasi penyusutan sawah, Dinas Pertanian kini mendorong penguatan pangan lokal melalui konsep mixed farming atau pertanian terpadu, yang dikenal di tingkat provinsi sebagai Lumbung Mataraman.

Sekitar 600 Kelompok Wanita Tani (KWT) menjadi motor penggerak program ini, dengan fokus pada pemanfaatan pekarangan produktif.

Potensi lahan pekarangan di Sleman mencapai 15–20 ribu hektare. Jika sepertiganya dimanfaatkan, tambahan produksi bisa menyumbang sekitar 24 ribu ton per tahun. “Luar biasa untuk menambah cadangan kita melalui lahan-lahan pekarangan,” kata Rofiq.

Selain lahan, tantangan lain adalah minimnya minat generasi muda di sektor pertanian. “Rata-rata yang terjun ke pertanian sudah sepuh-sepuh,” ungkap Rofiq.

Sebagai solusi, pemerintah memberikan pendidikan gratis bagi anak petani melalui Politeknik Pembangunan Pertanian, membuka peluang magang ke luar negeri, serta bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi petani dari risiko kerja.

Tahun ini, perlindungan diberikan kepada 1.560 operator alat dan mesin pertanian.

“Semakin modern dunia pertanian, risiko juga semakin tinggi. Karena itu perlindungan bagi petani menjadi prioritas,” pungkasnya.***

Berita Lainnya

Terkini