Sejalan Amnesty Internasional, Gubernur Papua Minta Menteri ESDM Stop Penambangan Emas Blok Wabuh

Kepada Amnesty, Enembe menjelaskan dirinya terus mengikuti situasi Intan Jaya. Enembe tidak heran jika warga yang diwawancari Amnesty menyatakan khawatir akan kehilangan tanah adat.
“Saya pun menerima laporan warga Intan Jaya yang khawatir kehilangan tanah adat. Wajar.

Orang Papua itu berkebun. Ekonominya kerakyatan seperti Mohammad Hatta, proklamator Republik Indonesia yang saya hormati dan pernah diasingkan ke Boven Digoel, Papua.

Komite Keselamatan Jurnalis Desak Polisi Ungkap Penyebar Hoaks terhadap Ketua AJI

Meski hanya satu tahun lagi menjabat, saya akan berusaha menjaga tanah Papua,” kata Enembe.

Pihaknya mendukung penegak hukum untuk melakukan tugasnya di Papua agar ada keadilan.

Terkait rencana penambangan emas di Blok Wabu, Lukas Enembe telah menyurati Menteri ESDM agar menghentikan sementara proses perizinan.

Komite Keselamatan Jurnalis Desak Polisi Ungkap Penyebar Hoaks terhadap Ketua AJI

*Isi surat saya mirip dengan rekomendasi laporan Amnesty, yaitu agar dihentikan sementara sampai situasinya aman,” kata Enembe.

Gubernur Papua telah berkirim Surat bernomor 540/2044/SET tertanggal 18 Februari kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang Penghentian Sementara Proses WIUPK Blok Wabu. Berikut adalah kutipan surat tersebut.

Pemerintah Provinsi Papua membutuhkan adanya investasi pertambangan untuk mempercepat pembangunan daerah, kegiatan pertambangan yang bersifat padat modal dan padat teknologi.

pegiat-ham-usman-hamid-di-jakarta

Mamun karena investasi itu berisiko tinggi maka diperlukan kepastian hukum dan faktor keamanan yang kondusif sehingga dapat mengembangkan kegiatan pertambangan secara baik dan benar.

“Namun sayangnya kondisi keamanan yang terjadi di wilayah Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya, saat ini belum kondusif. Oleh karena itu kami telah meminta kepada Menteri ESDM RI untuk menghentikan sementara proses administrasi WIUPK Blok Wabu hingga terciptanya situasi keamanan bagi masyarakat setempat.”

“Pemerintah Provinsi Papua akan berkordinasi kembali setelah kondisi keamanan membaik,” tutup surat tersebut. ***