Sekda Dewa Indra Dorong Kolaborasi, PHRI Soroti Anomali Okupansi Hotel di Tengah Ramainya Wisatawan

Denpasar – Bali, destinasi yang selalu menjadi magnet wisata dunia, kini menghadapi tantangan yang tak bisa dianggap sepele.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan pariwisata Bali membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah dan pelaku industri untuk menjawab dinamika yang kian kompleks.

Dalam pengukuhan pengurus PHRI BPD Bali periode 2025–2030 yang dirangkaikan dengan Rakerda I Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Jumat (23/1), Dewa Indra menekankan era sekarang bukan lagi tentang berjalan sendiri.

“Era saat ini adalah era kolaborasi. Tantangan pariwisata Bali hanya bisa diatasi jika pemerintah dan pelaku industri bekerja bersama,” ujarnya penuh penekanan.

Ia menambahkan, sinergi kebijakan dan komunikasi berkelanjutan menjadi kunci agar pariwisata Bali tetap berkelanjutan, sekaligus memberi dampak nyata bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), mengungkapkan fenomena yang mengejutkan: meski kunjungan wisatawan ke Bali meningkat sepanjang 2025, tingkat okupansi hotel justru menurun sekitar 8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kunjungan wisatawan meningkat, tetapi okupansi menurun dan PAD juga tidak naik signifikan. Jika PAD tidak meningkat, kesejahteraan masyarakat tentu ikut terpengaruh,” jelasnya.

Kondisi ini disebut sebagai anomali pariwisata Bali, di mana ramainya wisatawan tidak berbanding lurus dengan kinerja hotel maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Cok Ace menegaskan penurunan okupansi di bulan Januari merupakan pola musiman yang hampir selalu terjadi, bukan semata akibat cuaca ekstrem.

Lebih jauh, ia menyoroti maraknya akomodasi ilegal yang tidak terdaftar resmi, sehingga memecah distribusi wisatawan dan menggerus pangsa pasar hotel yang sah.

“Banyak akomodasi tidak resmi ikut mengambil wisatawan, dan hal ini berdampak pada okupansi hotel resmi,” tegasnya.

PHRI Bali menekankan perlunya basis data pariwisata yang valid dan terintegrasi sebagai pijakan kebijakan. Tanpa data akurat, sulit menentukan apakah Bali masih membutuhkan tambahan kamar hotel atau justru sudah mengalami kelebihan pasokan.

Dengan berbagai tantangan ini, PHRI Bali berharap adanya sinergi kebijakan yang lebih kuat antara pemerintah dan pelaku industri. Tujuannya jelas: memastikan pertumbuhan pariwisata Bali benar-benar memberi manfaat bagi industri sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.***