Semar Menggugat di Titik Nol: Seniman Jogja Tolak Pilkada Lewat DPRD

Yogyakarta –  Suara gemerincing lonceng dari kaki para penari Gedrug memecah keriuhan di depan Istana Negara Gedung Agung, Jumat (9/1/2026).

Di tengah kepulan asap kemenyan dan hentakan kaki raksasa “Buto”, terselip sebuah pesan mendalam dari jantung kebudayaan Yogyakarta: Jangan rampas hak suara rakyat.

Puluhan seniman yang tergabung dalam Masyarakat Seni Tradisi Yogyakarta (MATRA) memilih jalan seni untuk melawan wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD.

Melalui aksi teatrikal yang emosional, mereka mengingatkan, demokrasi bukan sekadar angka di atas kertas parlemen, melainkan kedaulatan di bilik suara.

“Membeli Kucing dalam Karung”
Koordinator MATRA, Agus Sunandar—atau yang akrab disapa Agus Becak—menegaskan bahwa langkah ini adalah alarm bagi kesehatan demokrasi Indonesia.

Menurutnya, memilih pemimpin melalui perwakilan adalah langkah mundur yang mencederai semangat reformasi.

“Kita diingatkan kembali pada memori perjuangan reformasi. Sekarang, kita seolah hendak ditarik paksa kembali ke zaman Orde Baru,” ujar Agus dengan nada getir.

“Jika hak dasar memilih pemimpin saja dirampas, lantas rakyat dianggap apa? Hanya penonton? Ini tidak masuk akal sehat bagi siapa pun yang punya nurani.”

Ia mengibaratkan Pilkada lewat DPRD seperti memaksa rakyat “membeli kucing dalam karung”—sebuah ketidakpastian yang menjauhkan pemimpin dari aspirasi nyata masyarakat bawah.

Sentilan Jenaka Punakawan: Kondangan Bisa Diwakili, Suara Rakyat Jangan!
Puncak aksi yang paling menggugah perhatian wisatawan dan warga adalah kemunculan tokoh Punakawan.

Dalam dialog teatrikal yang penuh simbolisme, sosok Bagong melayangkan protes keras kepada Romo Semar mengenai hilangnya hak suara mereka.

“Kalau kondangan (hajatan) itu boleh diwakilkan, Romo. Tapi kalau suara untuk memilih pemimpin, ya jangan! Kita kehilangan hak memilih, Romo Semar,” keluh Bagong dengan gaya khasnya yang lugu namun tajam.

Semar, sebagai simbol kearifan rakyat kecil, menanggapi dengan pesan perjuangan yang sunyi namun kokoh. Ia menekankan bahwa meski rakyat kecil sering kali hanya bisa bersabar, perjuangan menjaga hak asasi untuk memilih secara langsung tidak boleh padam.

Perlawanan dengan Cara Berbudaya
Aksi ini membuktikan keresahan politik di Yogyakarta tidak melulu disampaikan dengan amarah, melainkan dengan estetika.

Perpaduan tari Jathilan dan teatrikal Buto Raksasa menjadi simbol perlawanan terhadap kekuatan besar yang mencoba mengangkangi demokrasi.

Bagi para seniman ini, Yogyakarta harus tetap menjadi barometer demokrasi yang sehat. Mereka menuntut agar kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, di tempat pemungutan suara (TPS), bukan di dalam ruang rapat tertutup gedung dewan. ***