Semua Harus Terukur, Rai Mantra Ogah Coba-coba dalam Rancang Program

Cagub IB Rai D Mantra didampingi Tim Pemenangan KRB Made Mudarta

DENPASAR – Calon Gubernur Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra menegaskan pihaknya tidak mau berspekulasi atau coba-coba dalam merancang program pembangunan yang diharapkan bisa memenuhi harapan rakyat karena semuanya sudah terukur atau jelas parameternya.

Dari sosialisasi dan pendekatan ke masyarakat selama ini, kata dia, paling banyak harapan mereka diantaranya agar Taksu Bali benar-benar hadir.

“Yang paling menonjol, masalah taksu Bali, transparansi hingga masalah kemiskinan,” tegas Rai Mantra usai menghadiri Rapat Kerja Koalisi Rakyat Bali (KRB) di Posko Rumah Aspirasi Sudikerta (RAS) Renon, Denpasar, Selasa (20/2/2018).

Semua masalah tersebut, telah diserap oleh Rai Mantra yang berpasangan dengan Ketut Sudikerta dalam Pilgub Bali 27 Juni 2018.

Tentunya, dari semua masalah yang dimunculkan masyarakat itu, pasangan nomor urut dua itu, melakukan pengkajian bersama tim pemenangan lainnya, untuk mencarikan dan menawarkan program sebagaimana dikenal dengan nama Nawa Candra dalam mewujdukan Bali yang Santhi dan Jagadita.

“Dalam mengimplentasikan visi misi itu, tentunya dengan kepastian program-program yang ditawarkan program rata-rata program yang sudah berjalan,” tegas dia.

Semua program yang sudah berjalan itu, kata Rai Mantra, indikatornya sudah terbukti. Karenanya, Mantra-Kerta tidak berani melakukan hal-halnya yang sifatnya masih coba-coba.

Semua program yang sudah berjalan itu dilanjutkan, tinggal dilakukan adaptasi. Bentuk adaptasinya seperti apa, di wilayah yang akan digarap atau dimasukkan dalam setiap program yang ditawarkan.

“Kita kan tahu, indikatornya semua seperti apa, Denpasar sudah jelas, PHR sebesar Rp82 Miliar, sekian maka pembagiannya sudah jelas untuk apa saja dan seterusnya,” tandasnya.

Demikian juga, dengan Indeks Kebahagiaan Manusia (IKB) maupun Indeks pembangunan manusia (IPM), dan indikator lainnya yang sudah terukur. Tinggal diadaptasikan dengan perkembangan yang ada.

Bagaimana meningkatkan kesejahteraan, bagaimana program yang akan dilaksanakan bisa meningkatkan kemakmuran masyarakat, jika tanpa indikator yang jelas. “Tidak boleh coba-coba, semua indeks kebahagiaan dan pembangunan itu terukur, kalau tidak, ya debat kusir,” katanya menegaskan.

Kota Denpasar misalnya, dalam melaksanakan pembangunan selama ini dan bisa dilacak googleing mulai 2008 sampai sekarang, bagaimana praktek penyelenggaraan tata kelola keuangan dan pemerintahan.

Mulai sistem e-budgeting, smart city, e-plaining, sudah dilakukan sejak dahulu sehingga kini tinggal pematangan saja. Salah satunya, indikator opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, yang meskipun bukan satu-satunya indikator, namun semua pengelolaan keuangan sudah dijelaskan secara transparan dan bisa diakses publik. (rhm)