Kabarnusa.com- Senator Mervin S komber mengkritik pernyataan Menkopolhukam Luhut B Pandjaitam dalam Rapat Kerja di DPD RI. Karenanya, dia meminta Presiden Joko Widodo agar menegur salah satu pembantunya itu.
Menurut Mervin, Menkopolhukam tidak bisa menekan pemerintah daerah di Tanah Papua dengan cara seperti itu.
Sebab, membangun Tanah Papua dengan karakteristik dan geografis wilayah yang unik membutuhkan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
Kata dia, kegagalan pemerintah pusat pada era orde baru untuk membangun Rakyat Papua adalah dengan menekan dan membungkam demokrasi di Tanah Papua.
Pemerintahan di bawah komando Presiden Joko Widodo haruslah mengubah paradigma pembangunan di Tanah Papua, sejalan dengan tingginya ekspektasi Rakyat Papua kepada Presiden Jokowi.
“Pak Menkopolhukam haruslah mengubah cara komunikasi dengan pemerintah daerah di Tanah Papua, dengan berdialog dan menata Pemerintahan secara bersama sama, bukannya menyalahkan pemerintah daerah di Tanah Papua,” katanya dalam keterangan tertulis diterima Kabarnusa.com Selasa (1/3/2016).
Jika diindikasikan ada penyalahgunaan anggaran pembangunan di Tanah Papua, agar dilakukan audit dana Otsus.
“Tapi mohon tidak menggunakan cara-cara yang dilakukan dengan menekan pemerintah daerah,” pinta Mervin.
Jika sikap ini terus dilakukan pemerintah pusat, maka ini akan semakin mengikis kepercayaan Rakyat Papua kepada Pemerintah Pusat.
“Saya meminta Presiden Jokowi untuk menegur Menkopolhukam atas pendekatannya yang keliru terhadap pemerintah daerah di Tanah Papua,” tegasnya. (kto).
