Sering Byar Pet, Bali Saatnya Mandiri Listrik

13 Juli 2014, 21:29 WIB
Saatnya Bali mandiri listrik

KabarNusa.com – Lantaran sewaktu-waktu terjadi listrik padam seperti pada Sabtu 12 Juli 2014 malam Pulau Bali gelap gulita akibat gangguan transmisi di SUTT Situbondo kalangan dewan meminta agar Bali bisa segera mandiri listrik.

Padamnya listrik khusus di wilayah Bali disoroti Ketua Komisi III Bidang Pembangunan IGM Suryantha Putra. Hampir satu jam Pulau Dewata blackout, tanpa ada penjelasan dan informasi resmi dari pihak berwewenang, yakni PLN.

“Kejadian blackout ini  pelajaran penting bagi Bali. Banyak masyarakat dirugikan, apalagi listrik padam hingga satu jam. Jika tak mau seperti ini, maka Bali ke depan harus mandiri listrik,” ujar Ketua Komisi III (Bidang Pembangunan) DPRD Provinsi Bali IGM Suryantha Putra, dihubungi wartawan di Denpasar Minggu (13/7/2014)

Sejak tahun 2012 lalu DPRD Provinsi Bali sudah membuat buat “blue print” terkait energi di Bali, termasuk energi listrik.

Dalam blue print tersebut, intinya Bali didorong agar mandiri dalam hal kelistrikan, dan tak lagi tergantung pada pasokan listrik dari Jawa.

“Kami dorong beroperasinya Bali Crossing dan pembangkit listrik di Celukan Bawang. Begitu juga dengan penambahan satu kabel di bawah laut,” jelas politisi PDIP itu.

Sejauh iniu, untuk penambahan satu kabel di bawah laut, sudah direalisasikan tahun 2014 ini. Hanya saja, terkait pembangkit di Celukan Bawang yang seharusnya beroperasi tahun ini dengan daya 350 MW pada tahap pertama, justru belum terwujud.

“Bali Crossing juga tidak dilaksanakan dan kami sudah kami tanyakan hal ini ke pusat. Tetapi ternyata ada kendala investasi,” paparnya.

Pihaknya mendorong Bali untuk terus mencari energi yang terbarukan. Apalagi banyak sumber energi listri di daerah ini, seperti angin, matahari, air hingga gelombang laut.

Bahkan, sumber energi dari gelombang disebutnya paling besar. “Ini harus dilakukan kajian terlebih dahulu. Ini menjadi tugas Pemprov Bali dengan anggota dewan yang baru nanti. Pemprov sendiri yang lakukan kajian, dan itu harus sudah dimulai 2015 nanti,” tutupnya. (gek)

Berita Lainnya

Terkini