Setahun Kepemimpinan Jokowi, Papua Belum Rasakan Perubahan

Mervin S Komber

Kabarnusa.com –
Masyarakat Papua belum merasakan adanya perubahan signifikan dalam
kehidupan mereka selama  pemerintahan Presiden Joko Widodo berjalan
setahun ini.

“Terkhusus Tanah Papua, belum ada kebijakan masif yg berdampak positive bagi pembangunan di Tanah Papua.

“Pemerintahan
ini terkesan hanya melanjutkan kebijakan pemerintahan terdahulu,” kata
Senator MPR asal Papua Mervin S Komber dalam keterangan resminya kepada Kabarnusa.com, Rabu (21/10/2015)

Menurutnya,
banyak janji yang belum ditepati oleh Jokowi baik itu yg disampaikan
saat kampanye Pilpres maupun saat berkunjung ke Papua dan Papua Barat.

“Tanah
Papua sampai saat ini masih belum merasakan perubahan signifikan,”
tegasnya lagi Baik dalam bidang ekonomi maupun kebijakan bagi
keberpihakan terhadap masyarakat asli Papua.

Pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak yang menjadi elemen penting bagi masyarakat daerah sangat memberatkan.

Kata
Mervin, dengan pencabutan tersebut berakibat dengan naiknya sejumlah
harga yang semakin sulit dijangkau terutama di pedalaman Tanah Papua
dimana harga2 melonjak tinggi.
Terutama juga pada sulitnya transportasi di Tanah Papua.

Belum ada pembangunan infrastructure transportasi yg pro rakyat, pembangunan transportasi terkesan berorientasi proyek.

Lihatlah
rencana pembangunan rel kereta api di Tanah Papua yg sangat fantastis,
jika pemerintah pusat pahami Papua, sebenanya Orang Papua tidak meminta
pembangunan rel kereta api, masyarakat Papua meminta pembangunan
transportasi yg holistic di Tanah Papua.

“Membangun 1 kilometer rel kereta api di Tanah Papua, biayanya sama saja dengan membangun 25 km jalan,” sebutnya.

Karenanya,
rencana pemerintah pusat untuk membangun rel kereta api dari Sorong
sampai Jayapura itu sama artinya membangun jalan lingkar Tanah Papua
dari Sorong ke Jayapura , Sorong ke Merauke dan seterusnya dan tentunya
jalan tersebut terkoneksi dengan kabupaten sekitaran.

Contohnya dari Sorong ke Merauke melewati Sorsel, Teluk Bintuni, Fakfak, Kaimana, Mimika, Asmat, Mappi dan Merauke.

“Saya
berharap pemerintah pusat tidak membangun rel kereta api tetapi
mempercepat pembangunan transportasi jalan, bandara dan pelabuhan di
Tanah Papua karena itulah yg dibutuhkan rakyat Papua,” tukas dia.

Pihaknya hanya mengapresiasi langkah pemerintah yang sudah memberikan anggaran untuk kepentingan desa.

Untuk
itu, dia mendesak Presiden utk mempercepat pemekaran DOB di Tanah
Papua, terutama 33 calon DOB yang sudah disetujui DPD RI dan DPR RI. (ari)