 |
| Politikus Partai Hanura Gede Pasek Suardika |
DENPASAR – Jika mendapat penugasan politikus Partai Hanura Gede Pasek Suardika siap maju dalam Pilgub Bali dengan catatan pasangannya tegas menyikapi isu-isi strategis mulai revitaliasi Teluk Benoa hingga keseimbangan pembangunan Bali Selatan dan Bali Utara.
Pasek menegaskan itu, ketika didesak soal kemungkinan dirinya maju atau tidak dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2018. Meski diakuinya, sampai saat ini, tidak memiliki rencana atau program untuk ikut bertarung dalam Pilgub Bali.
“Sementara ini, tidak ada ke sana, kecuali pimpinan partai yang menugasi, sementara ini tidak ada, tetapi kalau ditugaskan partai, yang namanya kader mau tidak mau harus siap,” tegas Pasek usai menjadi pembicara dalam seminar yang digelar Peradah Bali di Denpasar, Senin (1/8/2017)
Secara pribadi, Pasek memang tidak dalam posisi menyiapkan diri bertarung di Pilgub Bali 2018. Kendati, jika akhirnya partai memberikan mandat, diapun memberikan syarat-syarat kepada pasangannya agar memiliki komitmen yang kuat dalam menyikapi isu-isu setrategis di Bali.
Harus jelas sikapnya, mulai isu kontroversi penataan revitalisasi Teluk Benoa harus dikembalikan kepada fungsi semula sebagai kawasan hutan, bukan untuk yang lain. “Sikap itu harus jelas, kalau tidak cocok di sana, mungkin ga bisa ketemu, jadi hal seperti ini harus clear diselesaikan dahulu, tidak sekedar berpasangan,” katanya mengingatkan.
Jangan sampai, karena ketidakjelasan sikap itu, setelah berpasangan baru enam bulan akhirnya sudah bubar. Baginya, kejelasan sikap ini penting, karena dirinya harus mempertaruhkan reputasi dan karir politik yang saat ini duduk di DPD RI.
Ketika harus memutuskan meninggalkan sesuatu seperti jabatan maka Pasek harus meyakini bahwa langkahnya itu semua demi memberikan manfaat yang lebih luasa.
Selain isu revitalisasi Teluk Benoa, Pasek juga meminta pasangannya berkomitmen kuat terhadap pembangunan di kawasan Bali Utara Buleleng dan Bali Timur atau Karangasem. Jangan hanya berhenti sebatas propaganda atau statemen politik belaka.
“Harus jelas berapa persen anggaran APBD Provinsi yang nantinnya dialokasikan atau didrop ke daerah-daerah yang selama ini, kurang mendapat perhatian, tidak bisa hanya sebatas statemen politik ingin menyeimbangkan Bali Selatan dan Bali Utara,” tandas mantan politikus Partai Demokrat itu.
Hal-hal seperti itu, harus jelas dan menjadi penting di mata Pasek apakah nantiny bersedia atau tidak menerima berpasangan di Pigub Bali. Dia juga tidak ingin malu di depan rakyat ketika tidak memiliki sikap dan prinsip yang jelas dalam membangun Bali ke depan.
“Kalau hanya untuk bluffing-bluffing (pura-pura) saja, lebih baik tidak, ya seperti sekarang saja (duduk di DPD RI),” imbuh Pasek. (rhm)
