Jakarta – Dalam konteks ekonomi perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara strategis mengembangkan budidaya rajungan di Indonesia. Langkah ini merupakan respons terhadap tingginya permintaan pasar yang berpotensi mengancam keberlanjutan stok rajungan di alam akibat penangkapan berlebihan.
Oleh karena itu, program restocking dan inisiatif budidaya di tingkat masyarakat menjadi krusial dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan konservasi.
Permintaan pasar ekspor terhadap rajungan, terutama dari Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan Uni Eropa, terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan.
Pada tahun 2024, komoditas rajungan-kepiting mencatatkan kinerja ekspor yang solid, menduduki peringkat keempat sebagai penyumbang devisa utama dari sektor perikanan Indonesia setelah udang, tuna-cakalang, dan cumi-sotong-gurita, dengan nilai mencapai USD 513,35 juta, atau setara dengan 8,6% dari total nilai ekspor perikanan nasional. Kontribusi ini menggarisbawahi potensi ekonomi rajungan bagi neraca perdagangan Indonesia.
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, Tb Haeru Rahayu, menekankan “Pengembangan budidaya rajungan adalah investasi strategis tidak hanya untuk pelestarian ekosistem, tetapi juga untuk menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang bagi masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut”.
Pernyataan ini mengaitkan erat antara praktik budidaya yang berkelanjutan dengan kesejahteraan ekonomi komunitas lokal.
Salah satu implementasi kebijakan KKP adalah melalui kolaborasi dengan Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI).
Kemitraan antara Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara, unit teknis KKP, dan APRI selama setahun terakhir fokus pada transfer pengetahuan dan pendampingan teknis terkait teknologi pembenihan rajungan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas budidaya rajungan secara nasional.
Selama periode kolaborasi tersebut, sinergi antara APRI dan BBPBAP Jepara berhasil mengatasi kendala teknis dalam fase kritis pembenihan, yaitu transisi dari fase zoea menjadi megalopa. Keberhasilan ini dicapai melalui optimasi manajemen kualitas air, formulasi pakan yang tepat, dan pemenuhan kebutuhan nutrisi larva. Setelah mencapai fase crablet, benih rajungan menjalani proses grading untuk memastikan kualitas dan potensi pertumbuhan yang optimal sebelum didistribusikan.
Hasil konkret dari kolaborasi ini adalah produksi sekitar 250 ribu ekor crablet berkualitas yang telah diimplementasikan dalam program restocking di perairan Situbondo. Wita Setioko, Board of Director APRI, menyatakan bahwa “Investasi dalam budidaya rajungan, didukung oleh pengembangan teknologi pembenihan yang inovatif, membuka peluang ekonomi yang signifikan sekaligus berkontribusi pada konsep ekonomi biru yang berkelanjutan.”
Kepala BBPBAP Supito menjelaskan lebih lanjut bahwa “Target utama dari kemitraan ini adalah memberdayakan unit hatchery milik APRI agar mampu menghasilkan crablet rajungan secara mandiri, dengan produksi yang stabil dan berkelanjutan.
Ini akan mengurangi ketergantungan pada benih tangkapan alam dan mendukung pertumbuhan sektor budidaya.”
BBPBAP Jepara sendiri telah memiliki pengalaman yang cukup lama dalam teknologi pembenihan rajungan, berhasil memproduksi crablet sejak tahun 2004. Sejak tahun 2016, BBPBAP telah mendistribusikan sekitar 3,5 juta ekor crablet kepada kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) di berbagai sentra perikanan seperti Jepara, Demak, Pati, Lamongan, Pangandaran, Cilacap, Brebes, Pekalongan, dan Semarang.
Distribusi ini merupakan stimulus ekonomi di tingkat lokal melalui penyediaan input produksi budidaya.
Kebijakan pengembangan budidaya perikanan, khususnya pada lima komoditas unggulan ekspor termasuk rajungan, yang sebelumnya didorong oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, menunjukkan visi untuk memaksimalkan potensi pasar sekaligus memastikan keberlanjutan ekologis.
Pengembangan budidaya rajungan dipandang sebagai strategi ganda yang menguntungkan baik dari aspek ekonomi (peningkatan ekspor, penciptaan lapangan kerja) maupun lingkungan (pengurangan tekanan pada populasi liar). ***
–
