Siswa Keracunan Usai Santap Rawon MBG, Sekda Sleman: Kami Bertanggung Jawab

Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mengambil langkah cepat menanggapi dugaan kasus keracunan yang menimpa sejumlah siswa dari tiga SMP di Kapanewon Mlati.

Kasus keracunan ini diduga berasal dari lauk rawon yang dikonsumsi siswa dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sleman, Susmiarto, menyatakan Pemkab akan segera mengadakan rapat evaluasi internal. Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti insiden tersebut, memastikan tidak ada kejadian serupa di masa lalu, mengevaluasi penanganan yang sudah ada, serta merumuskan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.”Hari ini nanti mau saya rapatkan. Saya ingin kejadian itu, di samping yang di situ, apakah sebelumnya ada kejadian serup, gerus selama ini penanganannya bagaimana, dan ke depan supaya tidak terulang itu bagaimana,” ujar Susmiarto saat ditemui di sela-sela bazar di Lapangan Pemda Sleman pada Kamis, 15 Agustus 2025.

Evaluasi Lintas Sektor dan Operasional Program

Susmiarto juga menyinggung evaluasi terhadap pihak-pihak terkait, termasuk penyedia makan MBG atau SPPG, serta BGN selaku penanggung jawab operasional di lapangan.

Ia menyebut akan segera mengundang SPPG untuk dimintai keterangan setelah data dan informasi lengkap terkumpul.

Meskipun kasus ini terjadi, program MBG disebut masih tetap berjalan di lokasi lain yang tidak terdampak.

Namun, untuk lokasi yang mengalami insiden, Susmiarto belum mendapatkan laporan pasti mengenai kelanjutan program tersebut.

“Yang lokasi MBG yang tidak bermasalah tetap berjalan. Tapi kalau yang lokasi itu, saya belum tahu. Ini baru mau rembug dengan dinas,” jelasnya.

Rapat evaluasi hari ini akan melibatkan berbagai dinas teknis dan instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, hingga Kodim, untuk mendalami laporan dan mencari solusi.

Kondisi Korban dan Jaminan Pembiayaan

Mengenai kondisi siswa yang dirawat, Susmiarto belum memperoleh data terbaru pada pagi hari. Namun, ia memastikan bahwa Pemkab Sleman akan menanggung biaya perawatan para siswa, baik melalui BPJS atau skema bantuan lain jika siswa tidak memiliki BPJS.

Ia juga menekankan pentingnya tanggung jawab dari pihak penyedia makanan.

“Kalau dia ada BPJS ya pakai BPJS, kalau tidak nanti kita bantu. Tapi ke depan saya minta dapurnya tanggung jawab,” tegasnya.

Untuk mencegah insiden serupa, Susmiarto kembali menegaskan perlunya pengawasan lintas sektor. Dinas Kesehatan akan bertugas mengawasi kebersihan dapur dan higienitas makanan, sementara Dinas Pertanian akan mengawasi bahan makanan dari hewan.

Pengawasan ini, menurutnya, sangat penting karena menyangkut keselamatan anak didik. ***