Kabarnusa.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Kadek “Lolak”Arimbawa menilai kabinet Presiden Joko Widodo tidak kompak dalam menyelesaikann persoalan uber dan grab taksi yang menyulut kontroversi di masyarakat.
Saat menemui massa sopir taksi dan jasa angkutan lainnya di Kantor DPD RI Perwakilan Bali di Renon, Denpasar, anggota Komite II itu menekankan, agar pengelola jasa angkutan online di Bali mematuhi surat yang telah ditandatangani Gubernur Bali, guna mencegah hal yang tidak diinginkan.
Ia juga mengimbau seluruh elemen jasa angkutan agar tidak terpengaruh aksi-aksi kekerasan yang ada di luar daerah, sehingga Bali tetap aman dan kondusif.
Terkait fakta, sampai saat ini, aplikasi grab dan uber belum juga diblokir, Lolak menilai hal itu bukti ketidakkompakan di kabinet Jokowi.
“Kabinet Jokowi-JK tidak kompak. Padahal setelah ketemu Menteri Perhubungan, sudah jelas dari sisi aplikasi dibenarkan, tetapi dari usaha angkutan melanggar aturan,” jelasnya Rabu 23 Maret 2016.
Sebenarnya, guna memperkuat keputusan Menteri Perhubungan, juga sudah disampaikan lewat surat DPD RI dan surat Gubernur Bali, yang meminta penutupan aplikasi online tersebut.
Dia mengakui manfaat kemajuan teknologi namun dari sisi persyaratan, harus dilengkapi aplikasi angkutan online misalnya harus memiliki kantor untuk beroperasi dan tarifnya harus disamakan.
Lolak yang tengah reses, akan bersurat ke Menteri Komunikasi dan Informasi agar memblokir aplikasi Grab dan Uber. Hal itu semata, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan Bali.
“Karena berdasarkan aturan yang ada. Menhub juga sudah mengeluarkan surat untuk memblokir aplikasi online ini,” sambungnya.
Karenanya, dia menengarai, sepertinya menteri memiliki biro jasa. Atas pernyataannya itu, dia siap dimintai pertanggungjawabannya. Lolak beralasan, kenapa menteri justru mau urus izin aplikasi itu.
“Pusat harusnya segera memblokir, karena mereka sudah melanggar aturan. Saya tidak akan berdiam diri dengan masalah ini dan akan berjuang bersama,” tegasnya disambut tepuk tangan massa. (kto)