Soal Tagline One Komando Pusat dan Daerah, Koster: Presiden Gubernur dan Bupati Tidak Satu Partai, Tak Masalah

Denpasar-Calon Gubernur Bali Wayan Koster memastikan sekalipun presiden, gubernur maupun bupati tidaklah menjadi masalah sebab konstitusi sudah mengatur jelas bagaimana membangun dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Hal itu ditegaskan Wayan Koster
merespon berbagai pertanyaan berseliweran di platform media sosial dan kemudian ditanggapi dengan berbagai versi.

Pertanyaan publik ini kembali ditanyakan dalam forum terbuka saat Koster tampil sebagai pembicara dan acara yang digagas oleh Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali di Jimbaran, Jumat sore (26/10/2024).

Atas pertanyaan tersebut, Koster langsung menjelaskan secara lugas.

“Jadi saya pastikan, presiden, gubernur, bupati, kalaupun tidak satu partai, tidak ada masalah. Sebab bukan itu pendekatannya,” tandas Koster.

Pria asal Sambiran ini mengatakan, siapa pun presiden terpilih maka dia harus menjalankan UU peraturan yang ada.

Koster mengatakan, yang paling dikuatirkan warga Bali selama ini adalah jika Gubernur Bali itu berbeda partai dengan presiden dan dikuatirkan akan banyak mengalami hambatan dalam membangun Bali.

Koster menyatakan sudah cukup lama duduk di Badan Anggaran DPR RI.

Sudah biasa mengalokasikan anggaran APBN ke daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, bahkan desa dengan undang-undang yang sudah ada.

Pengaturan alokasi anggaran dari APBN ke daerah ada normanya, diatur dengan undang-undang, yakni UU Tentang Pemerintah Daerah dan UU Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,” ujarnya.

“Jadi warga Bali tidak perlu kuatir soal perbedaan partai antara Gubernur Bali dan Presiden Prabowo Subianto. Sebab semua itu ada aturan mainnya yang sudah dijalankan,” katanya menegaskan.

Anggota DPR RI tiga periode menjelaskan, ada tiga skema alokasi anggaran dari pusat ke daerah. Pertama, dana lokasi umum (DAU).

DAU sudah ada rumusnya, luas wilayahnya berapa, jumlah penduduk dan tingkat kemiskinannya seperti apa.

“Ini rumus yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. Dia berjalan dengan sistemnya dengan pasalnya,” ujarnya.

Kedua, dana alokasi khusus (DAK). DAK ini bertujuan untuk menyelenggarakan berbagai program pembangunan di daerah untuk kepentingan pusat. Program pembangunan ini dilaksanakan di daerah tetapi tujuannya untuk ke pusat.

Kalau pusat punya pekerjaan, misalnya di daerah untuk mencapai tujuan tertentu dengan programnya, maka pusat wajib mengalokasikan anggaran tanpa diminta.

Misalnya untuk infrastruktur pertanian, kesehatan dan pendidikan. Ini amanat UU,” ujarnya. Ketiga, adalah dana bagi hasil pusat dan daerah. Itu pun sama.

Rumusnya berapa yang masuk dari Bali ke pusat. Menurut undang-undang, sekian persen dia harus dikembalikan dalam bentuk dana bagi hasil.

Koster memastikan, 3 sumber ini keuangan ini tidak perlu diintervensi oleh siapapun. Sebab dia berjalan sesuai UU atau regulasinya sudah ada.

Bahkan presiden pun tidak bisa intervensi. Selain tiga sumber dana tersebut, masih ada lagi sumber dana dari APBN melalui beberapa kementerian, yang memang ada alokasinya ke daerah.

Untuk di Bali, contohnya adalah pembangunan shortcut Mengwi-Singaraja. Programnya itu dialokasikan ke daerah seperti membangun jalan shortcut.

Pembebasan lahan dibiayai oleh provinsi dan pembangunan infrastruktur dibiayai oleh pusat.

Menurut Koster, Kementrian pun punya prioritas untuk pembangunan daerah.

“Jadi saya pastikan, presiden, gubernur, bupati, kalaupun tidak satu partai, tidak ada masalah. Sebab bukan itu pendekatannya.

“Pendekatannya adalah membangun wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, masyarakat seluruh Indonesia, sesuai haknya yang diatur dengan konstitusi,” ujarnya.

Koster sangat rendah hati dan percaya, jika Presiden Prabowo Subianto adalah orang yang sangat nasionalis, sangat dedicated. Dia akan tetap mencintai Bali.

“Kalau saya terpilih menjadi gubernur dan Pak Giri menjadi wakil gubernur, saya akan menghadap Bapak presiden Prabowo Subianto. Bapak Presiden akan tahu banyak soal Bali.

Sebab, 45% devisanya Indonesia berasal dari Bali, pusat sangat berkepentingan dengan Bali, masyarakat dunia berkepentingan dengan Bali.

“Saya yakin tidak perlu dikuatirkan, dan saya punya seni sendiri untuk untuk melakukan itu karena pengalaman di Banggar DPR RI,” ujarnya.***