Sumbang Devisa Rp 107 Triliun, Bali Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur ke Bappenas

Jakarta – Kontribusi besar pariwisata Bali terhadap devisa negara menjadi salah satu poin utama yang disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam audiensi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Prof. Rachmat Pambudy, di Jakarta pada akhir September 2025.

Gubernur Koster secara gamblang memaparkan sektor pariwisata Bali memiliki peran vital.

Berdasarkan data tahun 2024, Bali menyumbang devisa pariwisata sebesar Rp 107 triliun, yang setara dengan sekitar 44 persen dari total devisa pariwisata nasional yang mencapai Rp 234 triliun.

Angka ini sejalan dengan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Bali yang mencapai 6,3 juta orang, atau sekitar 45 persen dari total kunjungan wisatawan asing ke Indonesia (13,9 juta orang).

Dalam pertemuan yang berlangsung akrab antara kedua sahabat lama ini, Gubernur Koster mengajukan permohonan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di Bali, terutama di sektor infrastruktur dan sarana prasarana strategis.

“Kontribusi Bali terhadap devisa pariwisata Indonesia sangat besar, mencapai Rp 107 triliun berbanding devisa pariwisata Indonesia sebesar Rp 234 triliun atau sekitar 44 persen,” ujar Gubernur Koster, Rabu (8/10/2025).

Koster menekankan, pembangunan infrastruktur berkualitas sangat dibutuhkan untuk mengatasi kemacetan dan menjaga daya saing pariwisata Bali secara berkelanjutan, sehingga wisatawan merasa nyaman.

Selain itu, ia juga memohon dukungan untuk program transformasi perekonomian melalui Ekonomi Kerthi Bali dan program strategis energi bersih.

Semua program percepatan pembangunan ini direncanakan akan dimulai pada tahun 2026 sebagai implementasi Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun ke Depan.

Menanggapi usulan Gubernur Koster, Menteri Pambudy menyatakan dukungannya dan berjanji akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendukung anggaran yang dibutuhkan Provinsi Bali mulai tahun 2026.

“Kalau tidak dilakukan percepatan pembangunan mulai tahun 2026, maka Bali akan semakin tertinggal,” tegas Koster, mengingatkan perlunya dukungan pusat mengingat keterbatasan anggaran daerah. ***