Denpasar – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) nasional sebesar Rp300 triliun pada tahun 2025, dengan proporsi minimal 60% dialokasikan untuk sektor produksi.
Target ini disampaikan dalam acara Akad Massal KUR 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) pada Selasa, 21 Oktober 2025.
Bersamaan dengan itu, diluncurkan pula KPP senilai Rp130 triliun, yang sebagian besar (Rp117 triliun) ditujukan untuk mendukung pembiayaan UMKM pengembang perumahan dan kontraktor.
Di Bali, sinergi kebijakan nasional ini disambut baik. Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, yang hadir secara daring, menilai langkah ini sebagai sinergi strategis lintas kementerian, lembaga, dan perbankan yang sejalan dengan upaya mendorong inklusi keuangan dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Realisasi penyaluran KUR di Bali sendiri telah mencapai Rp7,04 triliun kepada 99.539 debitur sepanjang Januari hingga Agustus 2025, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali.
Penyaluran tertinggi tercatat di Kota Denpasar (Rp1,17 triliun) dan Kabupaten Badung (Rp1,13 triliun).
Meskipun demikian, BI Bali mendorong agar penyaluran KUR ke depan lebih diarahkan ke sektor pertanian dan industri pengolahan, mengingat saat ini KUR di Bali masih banyak dimanfaatkan untuk sektor perdagangan dan jasa yang selaras dengan keunggulan Bali sebagai daerah wisata.
Erwin berharap penyaluran KUR dan KPP di Bali dapat memperkuat daya dorong ekonomi daerah menjadi lebih inklusif dan berdaya tahan.
BI Bali berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah dan perbankan guna meminimalkan risiko pinjaman, memperluas akses pembiayaan, serta membangun kapasitas kewirausahaan UMKM.
Upaya ini menjadi bagian dari strategi BI untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Bali yang pada Triwulan II 2025 tercatat tumbuh 5,95% (yoy). ***