 |
| Gde Agung menambahkan, alih fungsi lahan diakui tidak dapat dihindari terkait pesatnya pembangunan. Untuk mengatasi alih fungsi lahan ini telah dilakukan berbagai upaya diantaranya; memfungsikan Subak. |
KabarNusa.com – Keberadaan subak terus dipertahankan dengan baik sehingga dapat berfungsi dalam mencegah terjadinya alih fungsi lahan di Kabupaten Badung, Bali.
Bupati Badung Anak Agung Gde Agung menyatakan, andalan pendapatan daerah dari sektor pariwisata budaya, yang digunakan membiayai pembangunan. Agar pembangunan berjalan di wilayah desa, bantuan diberikan kepada Desa Dinas, Desa Adat, Br. Adat serta Subak dan Subak Abian.
Bantuan dana ini merupakan salah satu bukti perhatian Pemerintah Kabupaten Badung terhadap sumber budaya yang ada, sebagai akar pariwisata budaya Bali.
Bupati Gde Agung menyerahkan hadiah bagi para pemenang lomba Subak dan Subak Abian se-Badung tahun 2014 di Bale Subak Sengempel, Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Kamis (27/11/2014).
Lomba Subak dilaksanakan secara rutin setiap tahun, dengan tujuan untuk melestarikan Subak, untuk memotivasi krama Subak agar ingat dengan dharma Pemaculan.
Dalam lomba ini dinilai bagaimana swadarmaning suatu Subak didalam mengelola sawah.
“Lomba Subak kami harapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, karena kalau sampai berhenti akan timbul kekawatiran bahwa suatu saat nanti akan merosot pengetahuan berkenaan dengan melaksanakan kegiatan pertanian di sawah sesuai dengan dharma Pemaculan,” jelasnya.
Gde Agung menambahkan, alih fungsi lahan diakui tidak dapat dihindari terkait pesatnya pembangunan. Untuk mengatasi alih fungsi lahan ini telah dilakukan berbagai upaya diantaranya; memfungsikan Subak.
Mulai menyiapkan sarana-sarana produksi yang baik untuk Subak sehingga bisa tekun bekerja. JUga. menyiapkan infrastruktur dan yang tidak kalah pentingnya lebih mengembangkan teknologi terkini di Subak itu sendiri menuju kepada pertanian organik.
Dari segi regulasi supaya tidak menjadi beban bagi petani yang masih melestarikan Subak diberikan insentif berupa keringanan-keringanan pajak dari 20 persen sampai 80 persen bahkan sampai 0 persen dengan maksud agar petani diringankan dari beban pajak. (gek)
