Tekan Anggaran Subsidi LPG 3 Kg, KPPU Berikan Solusi Jargas

Surabaya -Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendorong pembangunan jaringan gas (jargas) kota sebagai solusi untuk menggantikan subsidi dan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mendistribusikan gas LPG 3 Kg.

Biaya dikeluarkan pemerintah untuk mendistribusikan gas LPG 3 Kg. diperkirakan mencapai Rp 830 triliun.

“Salah satunya dengan mengoptimalkan jargas kota”, ungkap Kepala Kantor Wilayah IV KPPU, Dendy Rakhmad Sutrisno dalam keterangan tertulisnya Jumat 20 September 2024

Kini memasuki periode kelima Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), terdapat tiga sektor prioritas pengawasan yaitu energi (minyak dan gas), pasar digital, dan ketahanan pangan.

Dendy Rakhmad Sutrisno menjelaskan , khusus sektor energi, salah satu rekomendasi KPPU adalah mendorong pemerintahan yang baru untuk berani menempuh langkah peralihan subsidi gas LPG 3 Kg kepada pembangunan jaringan gas (jargas) kota.

Secara bertahap mengurangi alokasi subsidi untuk wilayah yang akan dibangun jargas tersebut

“KPPU mensinyalir realisasi jargas sampai dengan tahun 2024 hanya mencapai 20% dari target APBN,” ungkapnya.

Karenanya, sangat penting untuk menata kembali solusi untuk menggantikan subsidi dan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mendistribusikan gas LPG yang diperkirakan mencapai Rp 830 triliun.

“Salah satunya dengan mengoptimalkan jargas kota”, ungkap Dendy Rakhmad Sutrisno

Bagaimana kondisi jaringan gas di Jawa Timur, berikut data dan informasi sementara yang diperoleh Kanwil IV KPPU .

Pertama, berdasarkan informasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur, Potensi Gas di Jawa Timur mencapai 2.983 billion kubik feet (cadangan terbukti) dengan rata-rata produksi pada tahun 2024 sebesar 733 MMSCFD dan diprediksi sampai dengan tiga tahun kedepan mengalami surplus produksi gas bumi lebih kurang 200 MMSCFD;

Kedua, penetrasi penyediaan jargas untuk segmen rumah tangga masih jauh dari optimal terbukti dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Berdasarkan data dari Dinas ESDM Jatim baru 12 kabupaten/kota yang telah memiliki jargas, yaitu Kab Bojonegoro, Kab Lamongan, Kab Gresik, Kab Jombang, Kota Mojokerto, Kab Sidoarjo, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kab Pasuruan, Kab Lumajang, Kota Probolinggo dan Kab Probolinggo;

Ketiga, Penyedia jargas di wilayah tersebut, dilakukan oleh dua perusahaan, yaitu PT Pertamina Gas Negara (PGN) dan PT Pertagas Niaga. Data PGN menunjukkan jumlah sambungan gas rumah tangga terpasang di 12 kabupaten/kota tersebut diatas mencapai 138.850 sambungan, dengan tingkat utilisasi jaringan gas aktif sebesar 99,91%.

Meskipun demikian bila dibandingkan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) di 12 kabupaten/kota dimaksud yang mencapai kurang lebih 4.795.963 KK (berdasarkan website Kementerian Dalam Negeri) baru 2,9% yang terlayani dengan sambungan gas rumah tangga sedangkan apabila dibandingkan dengan jumlah KK di Provinsi Jawa Timur dari sekitar 13.721.605 KK hanya 1,01% yang memanfaatkan jargas. PT Pertagas Niaga baru melayani jargas di dua wilayah, yakni Sidoarjo dan Mojokerto dengan jumlah sekitar 45.382 sambungan.

Keempat, sementara itu data Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, pada tiga tahun terakhir menunjukkan konsumsi gas LPG 3 kg di Jawa Timur meningkat dari 1,2 juta MT pada tahun 2021, menjadi 1,36 MT pada tahun 2022 dan 1,39 MT pada tahun 2023. Penggunaan gas LPG 3 kg di tahun 2024 ini pada akhir triwulan II sudah mencapai 685 ribu MT;

Kelima, penyediaan Jargas saat ini mengandalkan pembiayaan APBN dan PT Pertamina Gas Negara Tbk, sedangkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Swasta lainnya masih terbatas dikarenakan beberapa kondisi salah satunya mengenai regulasi alokasi gas, skala keekonomian dan kepastian penggunaan gas.

“Berdasarkan kondisi di atas, maka Jawa Timur pun perlu segera membenahi pemanfaatan surplus gas baik melalui optimalisasi jargas bagi segmen rumah tangga maupun segmen pelanggan kecil serta komersial industri”, demikian Dendy Sutrisno. ***